16/7/2011 - Freeport harus Bertanggungjawab atas Pencemaran sungai dan Laut

Markus Nari anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.  (foto:husyen)

PTFI Bertanggungjawab Terhadap Pencemaran Sungai dan Laut

Kunjungan Komisi IV DPR RI membawa angin segar bagi masyarakat Kabupaten Mimika, dalam rangka penanganan pencemaran lingkungan dan pendangkalan muara sungai dan laut Arafura. Dengan Komisi IV meminta PTFI harus bertanggungjawab terhadap pencemaran lingkungan dan pendangkalan muara sungai dan laut ini.

Demikian penjelasan Anggota Komisi IV DPR RI Markus Nari kepada wartawan di Pelabuhan Amamapare usai mengunjungi muara sungai pasir  hitam (tanggul timur) tempat dimana air sungai ajikwa membawa pasir tailing hingga laut arafura. Nari mengatakan, setelah kembali dari Timika, pihaknya akan mengundang Menteri Keluatan Fadel Muhammad agar segera menangani masalah pendangkalan laut sekaligus pencemaran air laut dan kerusakan lingkungan. Pihaknya juga akan mengundang Menteri KLH dan Menteri Kehutanan untuk menyampaikan pandangan komisi IV berkaitan dengan hasil kunjungann  ke Timika ini.

“ Pencemaran lingkungan  air termasuk air sungai dan air laut sudah masuk pada tingkat yang sangat serius.i Pemerintah pusat segera mengambil langkah-langkah dengan mengundang Manajemen PTFI untuk  menjelaskan masalah pendangkalan muara dan laut, kerusakan lingkungan, penggunaan kawasan hutan” tegas Nari.

 
Menjawab pertanyaan anggota DPRD Mimika, Nurman Karupukaro bahwa selama ini Manajemen PTFI tidak menghargai Pemda Mimika dan DPRD Mimika yang mana bila masuk ke areal PTFI sebelumnya harus ada izin resmi dari PT FI, setiap ada agenda pertemuan berkaitan dengan masalah PTFI manajemen puncak tidak pernah hadir, dia mengatakan orang-orang itu preman bukan pejabat perusahaan. Pemda, Pemprov adalah bagian dari pemerintah yang ada di Negara kesatuan republik Inmdonesia. Kalau pemda undang sama dengan presiden undang.

Dia menegaskan PTFI selalu tertutup dengan berbagai permasalahan yang ada lingkungan kerjannya, termasuk pendangkalan muara, pencemaran lingkungan, pencemaran air sungai dan air laut, kerusakan hutan akiba endapan tailing. Bila ada jawaban dari PTFI bahwa itu masuk dalam kategori wajar, dia menegaskan yang wajar seperti apa. Kalau sudah terjadi pendangkalan, hutan ratusan hektar mati, biota laut dan sungai terancam itu sudah sangat terancam dan bukan wajar lagi.

 “ DPR RI turun ini karena ada laporan dari masyarakat adat, dari pemerintah provinsi dari pemda kabupaten, dari Anggota DPR, DPD, DPRD, jadi PTFI harus bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan dan pendangkalan muara dan laut ini. Komisi IV secepatnya mengundang Menteri Keluatan dan Perikanan untuk sharing masalah tersebut dan meminta mereka segera turun ke Timika,” terang Nurman.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagio, bahwa sejumlah menteri dan pejabat ti setiap kementrian untuk turun melihat langsung ke Timika terlebih ke Muara sungai Ajkwa yang terjadi pendangkalan dan pencemaran air termasuk air laut.

“ Pejabat Negara seperti menteri janghan hanya terima laporan dari bawahannya di daerah, tapi sekali-kali turun seperti DPR lihart langsung ke lokasi. Menteri turun jangan menggunakan fasilitas dari perusahaan dan pakai fasilitas pemerintah, karena di daerah ini ada Pemda Mimika yang begitu bagus,” kata Subagio.(husyen abdillah)

Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika Muhammad Nurman Karupukaro.  (foto;husyen)

Pemukiman warga Asli Suku asli Kamoro-Timika-Papua yang masih bertahan tinggl di endapan tailing di tanggul timur.  (foto:husyen)

Sebuah kapal pengangkut konsetrat milik PT Freeport Indonesia sedang melakukan pemuatan. Freeport di soroti anggota DPR RI karena adanya kerusakan lingkungan di sekitar area kerja.  (foto: husyen)

Wakil Bupati Mimika H.Abdul Muis dan Wakil Ketua II DPRD Mimika Karel Gwijangge, Ketua Pengadilan Negeri Timika Sucipto,SH dan sejumlah pejabat lainnya turut mendampingi tim Komisi IV DPR RI dalam meninjau lokasi tanggul timur. Jumat 15/7.  (foto: husyen)

Rombongan anggota DPR RI Komisi IV sedang meninjau lokasi pendangkalan di tanggul timur, jumat 15/7.   (foto : husyen)

Tampak masyarakat asli Suku kamoro terlihat sedang mencari hasil laut di daerah pendangkalan akibat tailing di tanggul timur. Masyarakat semakin sulit mencari hasil laut karena adanya pendangkalan.  (foto: husyen)