23/7/2011- DPC PDIP Mimika Rapat Terkait Surat Teguran dari DPP PDIP

Tampak beberapa pengurus DPC PDI Mimika sedang menggelar rapat internal di Sekretariat DPC PDI Mimika, Sabtu 23/7/2011.     (foto:husyen)


Teguran Dari DPP PDI Perjuangan
DPC PDIP Mimika Rapat Pengurus
Menyikapi adanya Instruksi dan peringatan keras terkait Pendaftaran Partai Politik dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) , Pengurus DPC PDI Perjuangan kabupaten Mimika menggelar rapat mendadak di Sekretariat DPC PDI Perjuangan.
Rapat yang di Pimpin oleh Sekretaris DPC PDIP Mimika Amandus Narwadan.S.Sos dihadiri sejumlah pengurus antara lain, Wakil Sekratris Bidang Internal Melkianus  Muay,S.Pd,  Wakil Ketua Bidang Politik dan  Pemenangan Pemilu Frangky Marthin Lokolo, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan organisasi Kristifanus Endro Nuryanto,SE,MM, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Marthen Rembet, Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Saul Siburian,SH, Wakil Ketua Bidang Infokom dan Pembangunan daerah Husyen Abdillah dan Bendahara Lucy Balandina Lokolo.
Salah satu agenda rapat adalah menyikapi dan merespon adanya surat teguran dari DPP PDI Perjuangan dengan Nomor 1186/IN/DPP/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011. Yang diantaranya DPP PDIP menegaskan beberapa poin, pertama , bahwa batas akhir penyerahan berkas kelengkapan persyaratan pendaftaran ulang partai politik yang batas waktunya pada tanggal 22 Agustus 2011, kedua DPC PDIP Mimika termasuk salah satu DPC PDIP yang belum melengkapi kelengkapan persyaratan , ketiga memberikan batas waktu kepada DPC PDIP Mimika untuk segera melengkapi seluruh berkas  kepada DPP PDIP paling lambat akhir Bulan Juli 2011, keempat menginstruksikan kepada DPC PDI P Mimika untuk pro aktif dalam mempersiapkan segala sesuatunya menyangkut kelengkapan administrasi persyaratan pendaftaran ulang parpol  di Kementrian Hukum dan Ham di Jakarta.
Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC PDIP Mimika Melkianus Muay,S.Pd kepada peserta  rapat , mengatakan bahwa Surat Teguran yang diterima dari DPP PDIP  intinya agar kelengkapan administrasi DPC PDIP Mimika segera dilengkapi sebab Mimika sebagai salah satu DPC dan PAC  yang berkasnya hingga saat ini belum diterima oleh pengurus DPP PDIP.  Sehingga Rapat ini sekedar untuk meluruskan dan mengklarifikasi surat yang diteriam oleh DPC PDIP Mimika.
Sementara itu Sekretaris DPC  PDIP Mimika Amandus Narwadan,S.Sos membenarkan adanya Surat Teguran dari DPP PDIP, namun surat teguran tersebut tidak berlaku bagi DPC PDIP Mimika. Sebab surat dan berkas-berkas kelengkapan yang diminta oleh DPP PDIP semuanya sudah di kirim ke DPP, dan kemungkinan saat ini sudah diterima. Menurut Amandus bahwa Surat yang kami kirim hanya berbeda beberapa hari dengan tibanya surat teguran tersebut, kemungkinan surat nya saat ini sudah diterima oleh DPP.
“Seluruh berkas administrasi DPC dan PAC dari Mimika sudah lengkap dan sudah kami kirimkan ke Jakarta. Kemungkinan suratnya berpapasan di jalan dengan surat teguran. Sehingga surat tersebut tidak berlaku bagi pengurus DPC PDIP Mimika, karena kami sudah lengkapi semua,” tegas Amandus. (husyen = infokom)




Sekretaris DPC PDIP Mimika Amandus Narwadan,S.Sos (jaket coklat) sedang memimpin rapat pengurus DPC PDIP Mimika  di Sekretariat DPC PDI Mimika, Sabtu 23/7.   (foto : husyen)


Rapat internal Pengurus DPC PDIP Mimika di Sekretariat DPC PDIP Mimika,Sabtu 23/7.   (foto:husyen)


Rapat Pengurus DPC PDIP Mimika , Sabtu 23/7

16/7/2011 - Freeport harus Bertanggungjawab atas Pencemaran sungai dan Laut

Markus Nari anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.  (foto:husyen)

PTFI Bertanggungjawab Terhadap Pencemaran Sungai dan Laut

Kunjungan Komisi IV DPR RI membawa angin segar bagi masyarakat Kabupaten Mimika, dalam rangka penanganan pencemaran lingkungan dan pendangkalan muara sungai dan laut Arafura. Dengan Komisi IV meminta PTFI harus bertanggungjawab terhadap pencemaran lingkungan dan pendangkalan muara sungai dan laut ini.

Demikian penjelasan Anggota Komisi IV DPR RI Markus Nari kepada wartawan di Pelabuhan Amamapare usai mengunjungi muara sungai pasir  hitam (tanggul timur) tempat dimana air sungai ajikwa membawa pasir tailing hingga laut arafura. Nari mengatakan, setelah kembali dari Timika, pihaknya akan mengundang Menteri Keluatan Fadel Muhammad agar segera menangani masalah pendangkalan laut sekaligus pencemaran air laut dan kerusakan lingkungan. Pihaknya juga akan mengundang Menteri KLH dan Menteri Kehutanan untuk menyampaikan pandangan komisi IV berkaitan dengan hasil kunjungann  ke Timika ini.
“ Pencemaran lingkungan  air termasuk air sungai dan air laut sudah masuk pada tingkat yang sangat serius.i Pemerintah pusat segera mengambil langkah-langkah dengan mengundang Manajemen PTFI untuk  menjelaskan masalah pendangkalan muara dan laut, kerusakan lingkungan, penggunaan kawasan hutan” tegas Nari.
 
Menjawab pertanyaan anggota DPRD Mimika, Nurman Karupukaro bahwa selama ini Manajemen PTFI tidak menghargai Pemda Mimika dan DPRD Mimika yang mana bila masuk ke areal PTFI sebelumnya harus ada izin resmi dari PT FI, setiap ada agenda pertemuan berkaitan dengan masalah PTFI manajemen puncak tidak pernah hadir, dia mengatakan orang-orang itu preman bukan pejabat perusahaan. Pemda, Pemprov adalah bagian dari pemerintah yang ada di Negara kesatuan republik Inmdonesia. Kalau pemda undang sama dengan presiden undang.

Dia menegaskan PTFI selalu tertutup dengan berbagai permasalahan yang ada lingkungan kerjannya, termasuk pendangkalan muara, pencemaran lingkungan, pencemaran air sungai dan air laut, kerusakan hutan akiba endapan tailing. Bila ada jawaban dari PTFI bahwa itu masuk dalam kategori wajar, dia menegaskan yang wajar seperti apa. Kalau sudah terjadi pendangkalan, hutan ratusan hektar mati, biota laut dan sungai terancam itu sudah sangat terancam dan bukan wajar lagi.
 “ DPR RI turun ini karena ada laporan dari masyarakat adat, dari pemerintah provinsi dari pemda kabupaten, dari Anggota DPR, DPD, DPRD, jadi PTFI harus bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan dan pendangkalan muara dan laut ini. Komisi IV secepatnya mengundang Menteri Keluatan dan Perikanan untuk sharing masalah tersebut dan meminta mereka segera turun ke Timika,” terang Nurman.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagio, bahwa sejumlah menteri dan pejabat ti setiap kementrian untuk turun melihat langsung ke Timika terlebih ke Muara sungai Ajkwa yang terjadi pendangkalan dan pencemaran air termasuk air laut.
“ Pejabat Negara seperti menteri janghan hanya terima laporan dari bawahannya di daerah, tapi sekali-kali turun seperti DPR lihart langsung ke lokasi. Menteri turun jangan menggunakan fasilitas dari perusahaan dan pakai fasilitas pemerintah, karena di daerah ini ada Pemda Mimika yang begitu bagus,” kata Subagio.(husyen abdillah)




Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika Muhammad Nurman Karupukaro.  (foto;husyen)

Pemukiman warga Asli Suku asli Kamoro-Timika-Papua yang masih bertahan tinggl di endapan tailing di tanggul timur.  (foto:husyen)

Sebuah kapal pengangkut konsetrat milik PT Freeport Indonesia sedang melakukan pemuatan. Freeport di soroti anggota DPR RI karena adanya kerusakan lingkungan di sekitar area kerja.  (foto: husyen)

Wakil Bupati Mimika H.Abdul Muis dan Wakil Ketua II DPRD Mimika Karel Gwijangge, Ketua Pengadilan Negeri Timika Sucipto,SH dan sejumlah pejabat lainnya turut mendampingi tim Komisi IV DPR RI dalam meninjau lokasi tanggul timur. Jumat 15/7.  (foto: husyen)

Rombongan anggota DPR RI Komisi IV sedang meninjau lokasi pendangkalan di tanggul timur, jumat 15/7.   (foto : husyen)

Tampak masyarakat asli Suku kamoro terlihat sedang mencari hasil laut di daerah pendangkalan akibat tailing di tanggul timur. Masyarakat semakin sulit mencari hasil laut karena adanya pendangkalan.  (foto: husyen)

15/7/2011 - Komisi IV Kunjungi Tanggul Timur Lihat Pendangkalan


Markus Nari anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Golkar sedang mengambil sampel air aliran tailing yang ada di tanggul Timur, Jumat 15/7.  (foto:husyen)

Komisi IV DPR RI
Kunjungi Areal Pendangkalan Muara-Laut

Anggota Komisi IV DPR RI mengunjungi daerah pengendapan pasir sisa tambang (sirsat) yang dikenal orang dengan tailing yang telah mendangkalkan muara sungai dan laut pesisir Timika. Rombongan DPRD yang tiba di lokasi muara dan beberapa anggota DPR RI dengan menggunakan Speed boat sampai ke Tanggul Timur  sekitar pukul 16.35 wit langsung mengambil sampel air dan pasir yang menurut rencana akan dibawah ke Jakarta  untuk di teliti di laboratorium.
“ Kami datang berkaitan dengan ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang selama ini dipakai oleh PTFI mulai dari bibir pantai hingga ke daerah pegunungan sana, dan juga masalah lingkungan yang kami anggap sangat serius   berkaitan dengan penambangan PTFI. Dimana di daerah kawasan hutan inilah Perusahaan mengalirkan pasir tailing hingga ke pesisir pantai yang menurut pengakuan masyarakat telah terjadi pendangkalan yang mengakibatkan lalulintas masyarakat akan terhambat. Dan kami sudah datang sendiri dan melihat langsung pendangkalan yang ternyata benar,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI  Firman Subagio, kepada wartawan usai mengunjungi muara endapan tailing, di Hotel Grand Tembaga Timika, Jumat (15/7/2011).
Menurut Firman , kedatangan Komisi IV  ke Timika bukan untuk menggali atau mendalami tentang aktivitas penambangan, tapi lebih pada pinjam pakai kawasan hutan, karena ini sebab akibat dari kerusakan lingkungan dan rusaknya hutan. Sesuai laporan dari tokoh masyarakat,  sudah terjadi pendangkalan-pendangkalan mura dan laut. Pendangkalan laut menjadi domainnya Komisi IV oleh karena itu komisi menganggap masalah ini sangat serius dan dapat ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR RI, sehingga hari ini 25 anggota DPR RI datang dan melihat langsung lokasi pendangkalan baik muara maupun laut.

Kemarin kata Firman, masyarakat adat dari Timika mendatangi Komisi IV untuk menyampaikan keluhan mereka dimana mereka mengatakan hutan adalah mama kami, hutan adalah mama kita, apalagi mama kami ditelanjangi, diambil sebagianpun kami akan tetap pertahankan. 2011 ini stategis bagi masyarakat.

Faktanya menurut Firman,  Komisi IV telah melihat langsung di lapangan bahwa ada persoalan yang sangat serius, bahwa telah terjadi pendangkalan laut yang sangat serius, Konon katanya laut ini yang dulunya kedalaman 50 meter, ternyata sekarang tinggal 5 meter itu sangat memperhatinkan. “Tadi kami tanyakan ke PTFI dan mereka membenarkan soal pendangkalan itu, bahwa mereka telah melakukan uji KLH saja, dan menurut penjelasan PTFI bahwa hal ini masih mereka anggap dalam batas wajar, dan kami dari DPR RI anggap ini kerusakan yang sudah luar biasa.
Dari temuan-temuan Komisi IV, Lebih ironis lagi penjelasan Pak Wakil Bupati sebagai pejabat daerah dulu ada PP 82 tahun 2001 tentang tata kelola air, semuanya sudah ditata dengan baik, namun terdegradasi setelah permend 431 tahun 2008 yang sangat parah. Dan ini dianggap serius dan masuk pada kesimpulan.  Dari temuan-temuan lapangan Komisi IV akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun ke PTFI.

Sementara Anggota DPR RI lainnya, Markus Nari mengakui dari hasil kunjungan Komisi IV ada temuan cukup signifikan berkaitan dengan  adanya  laporan masyarakat adat Mimika bahwa telah terjadi kerusakan hutan dan kerusakan lingkungan dan terjadi pendangkalan sungai, muara dan laut. Dalam kunjungan di Tanggul Timur areal endapan pasir tailing, Nari meminta tim dari Sekjend DPR RI dan Kementrian Kehutanan RI untuk melihat dengan jeli peta lokasi penggunan areal hutan oleh PTFI. Sekaligus melihat pergeseran endapan tailing yang menyebabkan terjadinya pendangkalan muara dan laut serta kerusakan lingkungan.

Nari jugmengakui telah mengambil sampel air dan pasir tailing yang diambil  dari tanggul timur. Air ini akan dibawah ke Jakarta, yang akan diteliti di laboratorium untuk mengetahui kebenaran apakah air dan pasir tailing terjadi pencemaran atau tidak. Nari mengatakan pendangkalan dan kerusakan lingkungan sangat membahayakan masyarakat untuk itu PTFI perlu secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Mimika.
 “ Ini pencemaran yang sangat besar sehingga PTFI harus bertanggungjawab terhadap baik biota laut maupun kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Kami minta dukungan masyarakat supaya benar-benar mau bekerja sama untuk pekepentingan yang lebih besar di waktu mendatang.  PTFI harus profesional melihat, dan apa yang didapat untuk kembalikan ke rakyat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Otda sebenarnya roh dalam mempercepat kehidupan masyarakat . Kalau kita kaya tenyrata masyarakat miskin dudah menylami UU Otda. Pemda, Toga, Tomas bersatu melawan kebenaran itu, dan semuanya benar.
’” Kalau PTFI jelek kita harus katakan jelek, kalau dia benar kita harus katakan benar. Kalau orang katakana PTFI kaya raya dia harus bangun daerah dan masyarakat di daerah ini,” jelas Nari.
Sementara itu anggota komisi IV lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan Ian P Siagian, mengatakan bahwa PT FI harus serius perhatikan masyarakat asli Mimika. Sebab kekayaan yang melimpah di Mimika sementara masyarakat aslinya  masih banyak yang hidup serba terbatas, ini harus menjadi perhatian serius pihak manajemen PT Fi.  (husyen abdillah)

Markus Nari (F-Golkar), Maybar kando (F-Demokrat) dan Agung Telantik (F-Hanura) saat meninjau lokasi pendangkalan di Tanggul timur Timika Papua. Dalam kunjungan Komisi IV DPR RI selama sehari di Timika ,meninjau pendangakalan akibat limbah tailing dari PT Freeport Indonesia, Jumat 15/7.  (foto: husyen)

Tampak sejumlah staff dari Kementrian Lingkungan hidup dan Perikanan saat melihat peta lokasi daerah pendangkalan, Jumat 15/7.  (foto: husyen)

Ini adalah lokasi tanggul timur Timika Papua yang mengalami pendangkalan cukup signifikan akibat pembuangan aliran tailing.  (foto:husyen)

Tampak Ketua Tim Komisi IV Firman Subagyo (kaca mata) sedang mendampingi salah tokoh masyarakat Kamoro Marianus maknapieku saat di wawancarai sejumlah wartawan nasional, dalam kunjungn Komisi IV DPR RI di tanggul timur , Jumat 15/7

Tampak Anthon Sihombing anggota DPR RI Komisi IV sedang sedang  memantau daerah pendangkalan di tanggul timur Timika-Papua, jumat 15/7.   (foto : husyen)

Ketua Tim Komisi IV Firman Subagyo bersama sejumlah anggoa DPR RI terpaksa harus tertahan sejenak di terminal bis milik PT freeport Indonesia karena bis yang digunakan terganggu alat pendinginnya (ac). (foto ;husyen)

Firman Subagyo Ketua Rombongan Tim Komisi IV DPR RI

Ian P Siagian anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan

15/7/2011 - Tata Muka Ian Siagian dengan Kader PDIP Mimika Dalam Gambar

Ian P Siagian anggota DPR RI dari Fraksi PDIP (baju putih) tampak di dampingi oleh Ketua DPC PDIP Mimik Yohanis Felix Helyanan,SE (batik bunga-bunga) saat tatap muka dengan Pengurus DPC PDIP Mimika di Grand Tembaga Hote, Jumat 15/7.   (foto:husyen)


Tatap muka pengurus Inti DPC PDIP Mimika dengan Ian P Siagian , salah satu anggota DPR RI dari Komisi IV utusan Fraksi PDIP  di Grand Tembaga Hotel Timika, Jumat 15/7.   (foto :husyen)


Tampak beberapa pengurus DPC PDIP Mimika sedang mendengarkan arahan dari Ian P Siagian salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PDIP saat tatap muka di Grand Tembaga Hotel Timika, Jumat 15/7.  (foto: husyen)


Tampak keceriaan Ian P Siagian anggota DPR RI dari fraksi PDIP saat foto bersama dengan sejumlah kader dan simpatisan DPC PDIP Mimika di Depot Es Teller Timika, Jumat 15/7 malam.   (foto:husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE (megang handphone) bersama sejumlah kader dan simpatisan PDIP Mimika ,dalam acara tatap muka dengan salah satu anggota DPR RI dari fraksi Golkar Ian P Siagian di Depot Es Teller , Timika  Jumat 1/7.  (foto:husyen)

Ian P Siagian sedang memberikan arahan dan pandangan tentang arah kebijakan dan sikap PDIP secara nasional, kepada sejumlah kader dan simpatisan DPC PDIP Mimika , di Depot Es Teller Timika, Jumat 15/7.  (foto:husyen)


Kader dan Simpatisan DPC PDIP Mimika saat foto bersama dengan salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Ian P Siagian di depot Es Teller Timika, Jumat 15/7.  (foto : husyen)

15/7/2011 - Anggota DPR RI Ian P Siagian Bertemu Kader PDIP Mimika

Ian P Siagian anggota DPR RI Komisi IV dari PDIP  (foto:husyen)

                                                                                
Konsolidasi dengan Kader  DPC PDIP

Salah satu anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Ian P  Siagian dalam kunjungannya bersama rombongan Komisi DPR RI ke Timika, Jumat 15/7 meluangkan waktu untuk bertemu dengan Pengurus DPC PDIP Mimika dan sejumlah Kader dari Pengurus Anak Cabang (PAC) di Rumah Makan atau Depot Es teller di jalan SP 2.Ian sempat melakukan dua kali pertemuan, dimana pada siang harinya sempat bertatap muka dengan sejumlah Pengurus DPC PDIP Mimika di Grand Tembaga Hotel. Kemudian pada malamnya juga menyempatkan hadir menemui sejumlah kader dan simpatisan DPC PDIP Mimika di Depot Es Teller milik Lucy Blandina Lokolo yang terletak di Jalan Cendrawasih Sp 2.
Acara yang digelar secara sederhana tersebut turut hadir Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE, Sekretaris Amandus Narwadan,S.Sos, Bendahara Lucy Blandina Lokolo , dan pengurus lainnya dinataranya, Marthen Rembet, ,endro Nuryanto,SE,MM , Saul Siburian, Franky Lokolo.Sementara sejumlah Pengurus Anak Cabang diantaranya, Leo Maturbongs Ketua PAC Distrik Mimika Barat, Thomas Tatiratu Ketua PAC Distrik Mimika Baru, Finsen Ngamelubun dari PAC Mimika Barat Tengah dan sejumlah kader serta simpatisan.

Dalam acara tersebut Ian Siagian selaian memberikan arahan kepada sejumlah kader, juga terjadi dialog dan sesi tanya dari sejumlah kader dan pengurus DPC PDIP Mimika. Diantaranya Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE yang sempat memberikan informasi terkait dana royalti dari PT Freeport Indonesia untuk pengembangan masyarakat asli Kamoro. Kader lainnya yang sempat bertanya diantaranya , Ketua PAC Distrik Mimika Baru Thomas Tatiratu , Leo Maturbongs dan Marthen Rembet.
Dalam arahannya Ian Siagian , mengatakan bahwa konsolidasi partai antara sesama kader itu sangat penting dalam mengangkat dan memajukan PDIP. Hal ini harus dapat dlakukan oleh semua kader PDIP di semua jenjang yang ada, sebab tanpa konsolidasi maka kekuatan untuk membangun sebuah partai tu sangat jauh dari yang diharapkan . Menurut Siagian bahwa citra PDIP saat ini cukup bagus dan citranya lagi sedang naik daun. Sebab selama ini kader PDIP sebagai partai oposisi di pemerintahan selalu berpihak dan memikirkan kepentingan masyarakat, dan selalu membela masyarakat kecil dikalangan bawah.
“Citra PDIP saat ini cukup bagus, sebab kebanyak kader di tingkat Daerah dan pusat sudah terbukti dengan sikap serta kebijakan yang diperintahkan oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekano Putri, yaitu sebagai partai oposisi di Pemerintahan dan membela rakyat”, ungkap Siagian.
Menurut Siagian yang juga pernah bekerja di PT Freeport Indonesia pada tahun 1978 dengan nomor ID 707, bahwa untuk memajukan dan mengangkat nama partai semua kader harus selalu bisa meyakinkan masyarakat sehingga kedepan kepercayaan itu dapat terwujud. Kader partai harus selalu berpihak kepada masyarakat, dia berharap agar jangan pernah melukai hati masyarakat, sebab bila masyarakat sudah merasa disakiti maka jangan berharap masyarakat akan berpihak kepada PDIP.
Dalam pertemuan dengan kader PDIP, Siagian berharap agar ini dapat menjadi motivasi kedepan agar kedepan PDIP Mimika dapat lebih banyak yang terpilih dan duduk jadi anggota Legislatif. Kalau selama ini hanya dua orang, yah mungkin kedepan bisa empat atau bahkan lebih anggota DPRD MImika.
“Kalau bisa kedepan jangan hanya dua orang saja yang duduk di Dewan, akan tetapi berharap bisa empat atau lebih,” ungkapnya.
Yang menariknya bahwa dalam pertemuan yang singkat tersebut bertepatan dengan hari Ulang tahunnya Ian Siagian, sehingga malam itu suasana sedikit menarik dengan adanya lantunan lagu Selamat Ulang Tahun. 
Usai pertemuan Ian secara santai mengatakan bahwa pertemuan ini tidak resmi, namun hanya dialog dan shering berbagai persoalan yang selama ini terjadi di Mimika. Siagian berharap, agar seluruh Kader PDIP Mimika agar tetap solid dan bekerja keras untuk dapat memajukan partai PDIP. Dia sempat berguyon bahwa PDIP kedepan akan menjadi partai yang diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dan akan mendapat simpatik dari semua kalangan. (husyen =Infokom)


Pengurus inti DPC PDIP Kabupaten Mimika sedang rapat konsolidasi dengan salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Ian P Siagian di Grand Tembaga Hotel, Jumat 15/7. (foto: husyen)


Tampak Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE (kanan) saat mendampingi anggota DPR RI drai Fraksi PDIP  Ian P Siagian di Grand Tembaga Hotel Jumat 15/7.  (foto : husyen)



Foto bersama anggota DPR RI dari Fraksi PDIP   Ian P Siagian dengan Pengurus DPC PDIP Mimika di Grand Tembaga Hotel, Jumat 15/7

Foto bersama anggota DPR RI dari Fraksi PDIP   Ian P Siagian dengan Pengurus DPC PDIP Mimika di Grand Tembaga Hotel, Jumat 15/7.   (foto : husyen)

Tampak anggota DPR RI dari Fraksi PDIP  Ian P Siagian bersama Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE dan Wakil Ketua DPC PDIP Mimika bidang Keanggotaan Endro Nuryanto,SE,MM di Depot  Es Teller Jalan SP 2 Timika, Juma 15/7 malam.  (foto : husyen)

Tampak akrab anggota DPR RI dari Fraksi PDIP   Ian P Siagian saat bertatap muka dengan pengurus, Kader dan simpatisan DPC PDIP Mimika di Depot Es Teller Jalan SP 2 Timika, Jumat 15/7 malam.

Ian P Siagian anggota DPR RI dari Fraksi PDIP foto bersama dengan kader DPC PDIP Mimika usai tatap muka di Dept Es Teller Jalan SP 2 Timika, Jumat 15/7 malam.   (foto : husyen )

10/2/07 - Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada tahun 2009

Markus Samaran dari PKPI (kiri) Drs Yopi Kilangin dari Partai Buruh (dua dari kiri), Yohanis Felix Helyanan,SE (3 dari kiri) dan George Deda (paling kanan) saat mendeklarasikan pasanganm calon Bupati Drs Yopi Kilangin dan calon Wakil Bupati Yohanis Felix Helyanan,Se  di Kafe Danaco, 10/2/2007.  foto ; husyen  bid infokom


Empat politisi dari kanan : George Deda (PSI), Drs Yopi kilangin (Partai Buruh), Yohanis Felix Helyanan,SE (PDIP) dan Markus Samaran,SE dari (PKPI) saat mendeklarasikan koalisi Suara Rakyat. 10/2/07  foto ; husyen bid.infokom


Yohanis Felix Helyanan,SE yang dicalonkan jadi Wakil Bupati pada Pemilukada Kabuapten Mimika tahun 2007. sedang membubukan tanda tangan kesepakatan koalisi. 10/2/07.   foto : husyen  bid.infokom


Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE

28/11/09 - Yohanis Felix Helyanan,SE di lantik sebagai anggota DPRD Mimika

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE (kiri) bersama salah satu kader PDIP Athanasius Allo Rafra,SH (belakang kanan) saat di lantik sebagai anggoa DPRD Mimika periode 2009-2014 di ruang sidang kantor DPRD Mimika 28/11/2009      (husyen - bid infokom)

Ketua DPC PDIP Kabupaten Mimika  (Tengah peci) saat foto bersama dengan sejumlah anggota DPRD Mimika yang ikut dilantik sebagai anggota DPRD periode 2009-2014.   foto : husyen - bid infokom

Yohanis Felix Helyanan, SE  (dua dari kiri) saat foto bersama usai dilantik sebagai anggoa DPRD Mimika periode 2009-2014 di ruang sidang kantor DPRD Mimika, 28/11/2009.   foto : husyen bid infokom

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE (paling kiri) usai dilantik sebagai anggota DPRD Mimika periode 2009-2014 di ruang sidang kantor DPRD Mimika, 28/11/2009    foto : husyen  bid infokom

Salah satu kader PDIP Kabupaten Mimika Athanasius Allo Rafra,SH  (Tengah) yang turut dilantik sebagai anggota DPRD Mimika periode 2009-2014, di ruang sidang kantor DPRD Mimika  28/11/2009

Yohanis Felix Helyanan,SE  (peci) bersama keluarga usai dilantik sebagai anggota DPRD Mimika di ruang sidang kantor DPRD Mimika, 28/11/2009    foto  : husyen  bid infokom

9/6/2011 - Terkait Aksi Mogok Karyawan Freeport Perlu cari Solusinya

Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mimika
Amandus Narwadan,S.Sos

            
                                                        Perlu cari Solusi dari kedua Pihak

Aksi mogok ribuan karyawan PT Freeport Indonesia yang hingga saat ini masih terus terjadi, mendapat respon dari salah seorang kader dan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mimika, yaitu Amandus Narwadan,S.Sos.

Menurut Amandus Narwadan,S.Sos  kepada wartawan, Sabtu 9/6/11 di Timika , bahwa aksi mogok kerja yang saat ini sedang berlangsung mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian di kabupaten Mimika dan secara umum di seluruh tanah air. Sebab PT Freeport merupakan salah satu perusahaan tambang raksasa yang mempunyai peran dan andil bagi kestbailan perekonomian di tanah air. Sehingga menurutnya mogok kerja harus secepatnaya di temukan jalan keluar atau solusinya.

“Mogok kerja karyawan Freeport dipastikan berdampak pada ke stabilen ekonomi di daerah. Sehingga harus secepatnya dicari penyelesaian”, ungkap Amandus.

Dikatakan, bahwa dirinya secara pribadi tidak memihak kepada siapapun. Namun dirinya mengharapkan agar edua belah pihak dapat saling berkoordinasi dengan baik, sebab bila kedua belah pihak baik itu pihak manajemen maupun pihak SPSI  yang mewakili ribuan karyawan tidak saling terbuka maka sangat sulit adanya penyelesaian. Amandus tak lupa juga mengingatkan pihak Manajemen PT Freeport Indonesia agar senantiasa memperlakukan kryawan sebagai sebuah asset yang berharga, jangan hanya karena karyawan mogok sehingga manajemen memberikan sanksi tanpa melihat apa dan dampak dari aksi mogok yang sesungguhnya terjadi. Sebab tidak mungkin karyawan menggelar aksi mogok bila tidak ada sesuatu yang dipersoalkan oleh karyawan.

“Kami sdarankan agar pihak Manajemen PT FI mau terbuka dan memberlakukan karyawan sebagai asetnya”, tegas Amandus.
Lebih lanjut kata Amandus, bahwa kedua belah pihak harus saling mau menerima dan memberikan masukkan. Dan berbagai pendapat dan saran baik dari Pemerintah, DPRD dan tokoh-tokoh masyarakat  harus dapat d dengar oleh pihak Manajemen dan Karyawan. Sebab pasti semua mengharapkan tidak terjadi aksi mogok secara berkepanjangan. Karena dampak bila aksi mogok tersu digelar, berapa banyak karyawan yang harus mengorbankan keluarganya dan kebutuhan lainnya yang setiap hari harus di tanggung. Oledh sebab itu Amandus berharap aksi mogok dari karyawan PT FI dapat segera berakhir dan menemukan kata sepakat. (husyen al- bid infokom)



Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia di hadang aparat keamanan di depan pintu gerbang kota Kuala Kencana


Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia memunuhi sepanjang jalan Menuju Kota Kuala Kencana


Kapolres Mimika AKBP Denny Siregar terlihat turun membantu pengamanan di sekitar pintu masuk kota kuaala kencana

10/03/2010 Struktur Kepengurusan DPC PDIP Mimika

Ketua DPC PDIP Mimika  : Yohanis Felix Helyanan,SE



Wakil Ketua DPC PDIP Mimika Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu
Franngky Marthin Lokol


Wakil Ketua DPC PDIP Mimika Bidang Keanggotaan dan Organisasi
Krsitifanus Endro Nuryanto,SE,MM


Wakil Ketua DPC PDIP Mimika Bidang Ideologi dan Kaderisasi
Marthen Rembet


Wakil Ketua DPC PDIP Mimika Bid.Informasi,Komunikasi,Pembangunan daerah dan Pemerintahan
Husyen. Abdillah



Wakil Ketua DPC PDIP Mimika Bidang Pemuda,Pelajar,Mahasiswa dan Olahraga
Musa Wanmang


Wakil Ketua DPC PDIP Mimika Bidang Pemberdayaan Perempuan,Kesra,Buruh,Tani dan Nelayan
Nella Kilangin,S.Pd


Wakil Ketua DPC PDIP Mimika BIdang Hukum, Ham dan Advokasi
Saul Siburian,SH


Sekretaris DPC PDIP Mimika : Amandus Narwadan,S.Sos


Wakil Sekretaris DPC PDIP MimikaBidang Internal
Melkianus Muay,S.Pd


Wakil Sekretaris DPC PDIP Mimika Bidang Eksternal
Hendrikus Bauw 


Bendahara DPC PDIP Mimika : Lucy Balandina Lokolo





Wakil Bendahara DPC PDIP Mimika Bidang Inventarisasi dan Kekayaan Partai
Monika Maramku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



STRUKTUR , KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN MIMIKA

Setelah sukses menggelar Konfrensi Cabang (Konfercab) pada tanggal 7 Januari 2010 di Hotel Kharsima II, akhirnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP  mengeluarkan surat ketetapan tentang Struktur dan Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mimika.

Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mimika Amandus Narwadan,S.Sos ketika dihubungi membenarkan adanya perihal Surat Ketetapan tersebut. Menurutnya bahwa SK tersebut benar sudah di terima dan selanjutnya akan diperbanyak dan diteruskan kepada seluruh Pengurus DPC.

“Benar kami sudah terima Surat Ketetapan tersebut, dan selanjutnya akan kami teruskan kepada anggota pengurus lainnya,”tegas Amandus.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa dengan adanya SK tersebut maka akan semakin membuta kita semua pengurus mempunyai kepercayaan diri dalam melakukan kegiatan administrasi maupun kegiatan lainnya. Sebab SK tersebut merupakan sebuah legalitas resmi dan diakui oleh DPP PDIP pusat. Dikatakannya, bahwa Surat Ketetapan tersebut tertanggal 15 Maret 2010  dengan Nomor : 29.10/TAP-DPC/DPP/III/2010. Yang ditanda tanganoi langsung oleh Ketua Umum Kami Megawati Soekarno Putrid an Sekjen Ir.Pramono W.MM.

Dalam ketetapan tersebut, kata Amandus  bahwa pertama mengesahkan , Komposisi dan Personalia  DPC PDIP Kabupaten Mimika, kedua masah bhkati atau masa kerjanya adalah dari tahun 2010 hingga tahun 2015 dengan masa tugas terhitung sejak tanggal 7 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2015. Ketiga menugaskan DPC PDIP Kabupaten Mimika untuk melaksanakan konsolidasi, menjalankan tugas-tugas dan program Partai sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Partai, sebagaimana yang diatur dalam AD/ART PDIP., keempat dengan dikeluarkannya SK tersebut, maka semua keputusan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh DPP PDIP sebelumnnya dinyatakan idak sah lagi dan kelima bila SK ini dikemudian hari ada kekeliriun maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Adapun susunan Struktur , Komposisi dna personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi  Indonesia Perjuangan Kabupaten Mimika sebagai berikut, Ketua Yohanis Felix Helyanan,SE, Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu frakny Marthin Lokolo, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Kristifanus Endro Nuryanto,SE, MM, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Marthen Rembet, Wakil Ketua Bidang Informasi, Komunikasi, Pembangunan daerah dan Pemerintahan Husyen.Al, Wakil Ketua Bidang Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Olahraga Musa Wanmang, Wakil Ketua Bidangh Pemberdayaan Perempuan, Kesra, Buruh, Tani dan Nelayan Nella Kilangin,Spd, Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Saul Siburian,SE. Sekretaris Amandus Narwadan,S.Sos, Wakil Sekretaris Bidang Internal Melkianus Muay,S.Pd, Wakil Sekretaris Bidang Eksternal Henrdikus Bauw, Bendahara Lucy Balandina Lokolo dan Wakil Bendahara Bidang Inventarisasi dan Kekayaan Partai Monika Maramku. ( Husyen al – Bidang Infokom )