Mimika Krisis Bensin Dua Bulan

Kelangkaan BBM

Antrean di 3 SPBU masih membludak

Sudah hamper selama dua pekan bahkan memasuki bulan April ,antrean kendaraan di tiga SPBU yang ada di Timika masih terus membludak dengan dipenuhi antrean kendaraan yang cukup panjang khusus untuk mendapatkan premium.

Dari pantauan di tiga SPBU premium belum bisa dibeli dengan leluasa, harus antri berjam-jam bahkan ada kendaraan yang memang sengaja diparkir di SPBU sejak malam untuk menunggu antrean kesekokan harinya. Selain itu tidak sedikit warga yang sedang menunggu giliran ternyata stok bensin dinyatakan sudah habis oleh petugas SPBU.. Dan kondisi ini DPRD Mimika melalui Komisi B terus melakukan pemantauan dan melakukan koordinasi dengan instansi untuk mengambil langkah-langkah guna mengatur dan menertibkan antrean kendaran yang terjadi di tiga SPBU.

Fakta dilapangan yang terjadi bahwa kesadaran masyarakat juga kurang, ini terbukti banyak kendaraan roda empat yang melakukan antrean secara berulang kali tanpa bisa dikontrol oleh petugas SPBU. Sejumlah sopir yang kebanyakan taxi angkutan kota berwarna kuning memilih antrean di SPBU lalu menyedot bensin lalu menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Sejumlah sopir yang ditemui mengaku kalau menjual bensin eceran dari hasil antrean banyak mendapatkan keuntungan disbanding harus narik atau mencari penumpang.

Ridwan salah satu sopir  mengaku kalau seharian dengan menjual bensin eceran di pinggir jalan bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp 50.000 /perhari atau bahkan mnecapai Rp 100 .000. ia menjual bensin dengan botol aqua yang isinya 1,5 liter  dengan harga sekitar 20 ribu hingga 25 ribu perbotol, sehingga keuntungan yang diraih bila bisa mencapai 300 persen bahkan bisa sampai 400 persen. Karena dengan 1,5 liter kalau dbeli dari SPBu hanya dengan harga sekitar Rp 7.000 sementara menjualnya dengan harga 25 ribu bahkan bisa sampai 30 ribu perbotol.

Disatu sisi hampir disemua SPBU yang ada, walaupun antrean kendaraan setiap hari terus membludak, tapi masih tampak juga banyak warga yang dilayani dengan menggunakan jerigen. Seperti yang terlihat di SPBu di Nawaripi , jerigen juga antrea mengelilingi SPBu tersebut, hal ini membuat sejumlah warga memprotes kebijakan SPBU. Namun alasan pihak SPBu bahw amereka mempunyai atau telah mengantongi jin atau mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan.

Informasi yang diperoleh dari pihak Jobber Pertamina Abdul Gassing mengatakan pihaknya terpaksa melakukan pengendalian atau pembatasan jatah suplay ke SPBU karena untuk menjaga ketersediaan stok di Jobber sambil menunggu pasokan berikutnya dari Tual dan Ambon.

Akibat pembatasan pemasokan BBM jenis bensin ke SPBU berdampak pada antrean kendaraan bermotor dan roda empat untuk menunggu giliran mendapatkan bensin. Menurut sejumlah warga bahwa bahwa buruknya kinerja Jobber Pertamina Timika dalam mengantisipasi permintaan BBM menjelang kenaikan harga per 1 April 2012, sehingga tiga SPBu yang ada harus tutup lebih awal ,karena stok BBMsudah habis sejak siang hari. Karena ada warga yang pulang dengan kecewa karena sudah antre cukup lama namun tidak kebagian bensin.

DPRD Mimika melalui Komisi B telah melakukan Isnpeksi mendadak (Sidak) di sejumlah SPBU dan menemui penjual eceran di beberapa lokasi di kota Timika, namun sampai minggu kedua April sepertinya tampak tidak ada perubahan, dimana antrea masih saja tersu terjadi.

Terkait masih terjadinya antrean di SPBU yang telah meresahkan hamper semua warga Timika, Pemerintah daerah melalui Instansi teknis dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika  ada Selasa 10/4 mengundang berbagai pihak terkait untuk menggelar pertemuan, yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Diskoperindag di jalan SP 5 .

Pertemuan tersebut diadiri Kepala bagian Operasi Polres Mimika Kompol Syamsu Ridwan, SIK, Kepala satuan Polisi pamong Praja Matias matulessy, Perwakilan dari dinas Perhubungan , serta perwakilan dari masing-masing SPBU.

Markus Parera yang memimpin pertemuan mengatakan bahwa pertemuan ini dilakukan sesuai hasil pertemuan di Polres Mimika beberapa waktu lalu, dimana pihaknya sudah menindak lanjuti dengan mengeluarkan surat edaran yang di tanda tangani Sekda Mimika Drs Marthinus Giay. Namun realitasnya masih terjadi antrean panjang setiap hari di semua SPBU dan merajalelanya penjual eceran dengan harga tinggi. 

Menurutnya dengan kondisi ini tentunya sangat meresahkan masyarakat,karena itu perlu adanya koordinasi untuk menindak lanjuti permasalahan yang saat ini tengah terjadi. Ditegaskan oleh Parera bahwa hasil dari pertemuan tersebut akan dilakukan pertemuan lanjutan lagi. Dalam peretmuan nanti akan dibentuk tim pengawas BBM terpadu, yang beranggotakan Pemda Mimika, DPRd Mimika, Kepolisian, TNI, Satpol PP dan lainnya.

Sementara itu Kepala satuan Polisi Pamong Praja Matias Matulessy dalam kesempatan tersebut menegaskan terjadinya antrean panjang di tiga SPBu yang sata ini terjadi diduga karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penimbunan bahan bakar minyak jenis premium. Menurutnya penertiban terhadap penjual eceran seperti yang dilakukan personilnya baru-baru ini sesungguhnya tidak menjawab persoalan, dia juga telah mengantongi sejumlah lokasi yang diduga sebagai tempat penimbunan BBM. 

Secara terpisah Sekda Mimika Drs Marthinus Giay  meminta kepada pihak jobber pertamina untuk tetap bekerja semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat . Giay menduga, langkahnya BBM khusus premium di mimika karena ada yang mencoba melakukan penimbunan,mereka menunggu harga BBM naik baru mereka menjualnya agar memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Selain itu pihaknya juga menghimbau kepada SPBU_SPBu yang ada agar setiap BBM yang di suplay dari Jobber Pertamina di Pomako agar dijual habis kepada masyarakat.

Antrean kendaraan di salah satu SPBu di Timika

Ratusan kendaraan roda empat masih terus antre yang ada di kota Timika

Antrean kendaraan sepanjang hari terus terjadi di sejumlah SPBU di Kota Timika

Warga dengan cara menyedot dari tanky kendaraan roda dua lalu menjualnya dengan harga tinggi seperti inilah salah satu penyebab kelangkaan Bensin di kota Timika.

Warga berjubel dan saling berebutan untuk membeli bensin di salah satu SPBU di kota Timika

Kendaraan roda empat hampir setiap hari atrea di sejumlah SPBU karena terjadi kelangkaan BBM

Dengan berbagai cara warga mencari kesempatan dalam kondisi krisi bensin, dengan cara menguras bensin dari tenky motor lalu menjua dengan harga tinggi.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua tatap muka dengan DPC Mimika

 

Tatap Muka Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Edoardus Kaize

Dengan DPC PDIP Mimika Sebagai Upaya Konsolidasi Partai

Tatap muka Sekretaris DPD Propinsi Papua Edoardus Kaize ,dengan pengurus DPC PDIP Kabupaten Mimika berlangsung di Aula Pertemuan Grand Tembaga Hotel , Minggu 6/5. Tatap muka yang secara mendadak tersebut dihadiri Pengurus DPC PDIP Mimika tampak hadir Yohanis Felix Helyanan,SE di damping Sekretaris Amandus Narwadan,S.Sos, Bendahara Lusy B Lokollo, Wakil Ketua Bidang politik Franky Nyong Lokollo, Wakil Ketua Bidang Organisasi Hendro Nuryanto dan Wakil Ketua Bidang Humas Husyen Abdillah.

Dipandu oleh Sekretaris DPC PDIP Mimika Amandus Narwadan,S.Sos tatap muka berlangsung penuh keakraban dan santai, walaupun sejumlah masukan dan saran dari Sekretaris DPD PDIP Papua tentang peta kekuatan politik dan kegiatan konsolidasi PDI Perjuangan propinsi Papua sudah berjalan secara perlahan-lahan di semua DPC-DPC.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Propinsi Papua Edoardus Kaize dalam pengantarnya , mengaku bangga dan sangat senang bisa bertemu dengan pengurus DPC PDI perjuangan kabupaten Mimika walaupun pertemuan ini hanya bersifat tatap muka saja. Menurutnya dengan pertemuan seperti ini tentu mempunyai makna dan arti yang cukup bagus, walaupun pertemuan ini tidak bersifat normal namun menjadi ajang konsolidasi internal partai PDI Perjuangan khususnya di propinsi Papua.

Dikatakan Kaize, menyangkut konsolidasi tersebut sangat penting, diantaranya  adalah tentang rencana pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab), adanya pengusulan pergantian sejumlah penguru DPC yang selama ini dinilai tidak aktif, perubahan struktur serta soal proses seleksi Calon Anggota legislative (Caleg). Ia mengharapkan agar seluruhpengurus DPC dan kader-kader PDI Perjuangan di Mimika untuk sudah terus melakukan konsolidasi sampai ketingkat paling rendh, hal ini penting agar masa waktu yang tersisa dapat kita capai dengan hasil yang maksimal.

Menyangkut rencana perampingan Pengurus DPC-DPC yang ada, ia sangat mendukung dan bahkan mendorong agar kader-kader yang bagus dan sudah teruji selama ini di dalam partai ebih di optimalkan, sebab lebih baik kecil jumlah pengurus tapi bisa bekerja secara maksimal, daripada besar pengurus tapi tidak maksimal.

“Lebih baik kecil pengurus hasil yang maksimal, daripada besar pengurus tapi tidak maksimal,” ungkapnya.

Selain itu Kaize berharap agar komposisi kepengurusan di tingkat DPC kalau memang ada mau perubahan secepatnya di usulkan termasuk struktur anak ranting dengan semua SK nya segera dibuatkan sehingga dapat di terbitkan SK nya dari DPD Propinsi. Untuk masalah pencalonan agar semua kader dapat menerima dan tidak saling rebut untuk memperebutkan jatah kursi, harus punya komitmen dan kebersamaan , sehingga kita bisa meloloskan kader ita sebagai anggota Legislatif.

Bendahara Lusy Blandina Lokollo juga menyampaikan saran dan meminta  pertimbangan dari  Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua tentang hasil pleno atau yang disampaikan oleh Ketua Umum yang menekankan agar keterwakilan perempuan di parlemen nanti lebih banyak. Lusy meminta agar adanya penegasan secara tertulis atau lisan menyangkut kuota perempuan terhadap jatah PDI Perjuangan dari unsure perempuan di parlemen dapat tercapai yaitu 30 persen.

Sementara Wakil ketua Bid Organisasi Hendro Nuryanto mengaku sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Mimika dalam hal ini Bapak Yohanis Felix helyanan,SE yang selalu memberikan perhatian dan sumbangsihnya buat partai ini yang sangat uar biasa. Menurutnya semua kebutuhan partai dapat secara baik di jalankan oleh ketua DPC PDI Perjuangan Mimika.

Sementara itu Ketua DPC PDI Perjuangan Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua , Edoardus Kaize yang mau datang dan hadir serta memberikan penerahan , sehingga kita semua kader-kader yang ada di Mimika dapat memiliki wawasan dan menambah pengetahuan soal kemajuan dan sepak terjang partai.

Menurutnya Felix Helyanan yang akrab di sapa Jhon Thie ini, bahwa kedepan kami akan mencoba kembali merangkul kader-kader partai yang lama untuk bisa kembali bergabung dengan kami, dan kita tak bisa pungkiri bahwa rekan-rekan kader yang lama tentunya  masih mempunyai simpatisan-simpatisan yang cukup banya. Oleh sebab itu saya rasa kalau itu niat dari mereka untuk membesarkan partai ini, maka itu perlu kita memberikan tempat dan menjadi bagian dari kami semua.

“Kader-kader yang lama kita akan akomodir mereka, sebab mereka pasti masih mempunyai  massa pendukung yang perlu kita perhitungkan,” ungkapnya. (humas)

 

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Edoardus Kaize (baju kemeja merah) saat bertatap muka dengan Pengurus DPC PDI Perjuangan Mimika di Grand Tembaga Hotel. (husyena)

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Edoardus Kaize (merah) di dampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE saat memberikan arahan kepada Pengurus DPC PDI Perjuangan Mimika di Grand Tembaga Hotel. (husyen)

Dari kiri : Franky Lokolllo Waket Bid Politik, Amandus narwadan,S.Sos, Hendro Nuryanto Waket Bid Organisasi dan Lusy Blandina Lokollo saat mengikuti tatap muka dengan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua, Edoardus kaize di Grand Tembaga Hotel Timika. (husyena)

Suasana tatap muka Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua , Edoardus Kaize dengan Pengurus DPC PDI Perjuangan Mimika di Grand Tembaga Hotel, Timika (husyena)

Tampak Bendahara DPC PDI Perjuangan Mimika Blandina Lokollo (paling kanan) saat menyampaikan saran dan masukkan kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Edoardus Kaize dalam tatap muka di Grand Tembaga Hotel. (husyen)

Tampak Bendahara DPC PDI Perjuangan Mimika Blandina Lokollo (paling kanan) saat menyampaikan saran dan masukkan kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Edoardus Kaize dalam tatap muka di Grand Tembaga Hotel. (husyen)

Frany Lokollo (paling kiri) dengan Amandus Narwadan Sekretaris DPC PDIP Mimika (tengah) dan hendro Nuryanto tampak serius mengikuti arahan dari Sekretaris DD PDIP Papua, Edoardus Kaize di Hotel Grand Tembaga. (husyen)

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mimika Amandus Narwada,S.Sos bersama Hendro Nuryanto saat mengikuti kegiatan tatap muka dengan Sekretaris DPD PDIP Papua, Edoardus kaize di Grand Tembaga Hotel. (husyen)

Bendahara DPC PDI Perjuangan Mimika , Lusy Blandina Lokollo. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika Kunjungi Puskesmas Kokonao

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE

Bersama Pengurus DPC PDIP 

Kunker ke Puskesmas Kokonao

Prihatin Belum Adanya Perabot  Puskesmas

Ketua Dewan Pimpinan Cabang ( DPC PDIP ) Kabupaten Mimika yang juga Anggota DPRD Mimika dari Komisi C Yohanis Felix Helyanan,SE bersama Sekretaris DPC Amandus Narwadan,S.Sos dan Wakl ketua Bidang Humas dan Pemerintahan Husyen Abdilah, melakukan  kunjungan kerja ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas ) Kokonao Distrik Mimika Barat, Sabtu 5/4. Dalam kunjungannya tersebut poltisi   PDI Perjuangan yang biasa di sapaJhon Thie menyempatkan diri melihat secara dekat seluruh bangunan,ruang- ruangan bahkan ke perumahan tenaga medis dan fasilitas lainnya yang ada di puskesmas tersebut.

Saatmeninjau Puskesmas tersebut di dampingi salah seorang Tenaga Medis Hasan Mochtar dan tokoh masyarakat Alex Dumatubun. Mendapat sejumlah masukan dan aspirasi dai sejumlah tenaga media dan warga terkait bangunan puskesmas yang cukup mewah namun minim fasilitas, diantaranya peralatan kantor,meja kursi , peralatan medis dan sejumlah perlatan medisa yang sudah tidak layak lagi gunakan utk pelayanan medis.

Hasan Mochtar salah satu tenaga medis Puskemsa Kokonao kepada Jhon Thie,meminta agar Dewan dapat mendesak atau mendorong pemerintah daerah agar secepatnya seluruh kebutuhan perlatan Puskesmas untuk diadakan. karena menurut hasan selama ini pelayanan mediis terkendala dengan saana dan perlengkapan perabot belum ada. Dikataknnya bahwa informasi yang diperoleh bahwa anggaran atau perlengkapan perabot puskesmas memang sudah dianggarkan namun katanya,sampai saatini belum ada dan gedunfg puskesmas hanya menafaatkan perlatan kantor dan sarana pendukung lainnya dari puskesmas lama.

Selain itu dijelaskan Hasan mengakui kalau  sejumlah peralatan medis sudah  banyak yang  tak tidak bisa dimanfaatkan  lagi ,karena selain rusak banyak peralatan pendukung medis lainnya juga kondisi peralatantersebut sudah merupakan peralatan lama.

"Minta kalau bisa peralatan dan perlengkapan serta sarana untuk pelayanan medis di puskesmas Kokonao untuk segera di adakan atau dipenuhi, demi maksimalnya pelayanan kesehatan di Kokonao," ungkpanya.

Salah satu tokoh masyarakat Alex  Dumatubun menyayangkan lambannya pemda atau dinasterkait untuk menyikapi kondisi Puskesmas Kokonao yang hingga saat ini seluruh perlatannya belum ada atau belum dilengkapi. Peralatan atau perabot yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut untuk segera terpenuhi, semua ini demi menunjang tugas-tugas dari para dokter dan medis di puskesmas tersebut.

"Kalau bisa seluruh peralatan pendukung puskesmas Kokonao untuk segera dipenuhi  agar para tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan kepada warga dapat dilakukan secara baik," harapnya.

Warga lainnya Thius  Ekaweyau mengatakan, secara umum walaupun peralatan puskesmas yang belum  mendukung dan dengan keterbatasan apa adanya ,seluruh tenaga medis yang ada di Puskesmas Kokonao melaksanakan tugasnya secara baik. hal ini di tunjukkan dengan semangat serta kemauan para medis untuk melayani para pasien yang setiap hari datang berkunjung ke Puskesmas. 

Dikatakan Thius Puskesmas Kokonao selama ini tetap berusahan melayani warga dengan berbagai peralatan medis yang terbatas, dan secara rutin melakukan pengobatan atau melayani masyarakat di beberapa kampung yang ada di disatrik Mimika Barat, karena itu warga masyarakat khususnya warga di Kokonao memberikan apresiasi kepada para tenaga medis yang melaksanakan pelayanan medis secara baik. 

Sementara itu menanggapi aspirasi dan masukan dari tenaga medis dan warga Kokonao serta dari hasil kunjungannya ke Puskesmas Kokonao, Yohanis Felix Helyanan,SE ,  mengatakan apa yang menjadi keluhan serta masukan terkait Puskesmas Kokonao akan menjadi catatan masukan yang sangat penting untuk nanti disampaikan kepada Pimpinan Dewan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi teknis yaitu Dinas Kesehatan. 

Dikatakannya, setelah melihat kondisi bangunan Puskesmas Kokonao secara dekat,mengaku sangat prihatin karena, karena bangunan Puskesmas yang berdiri cukup megah namun tidak di dukung oleh peralabot dan peralatan medis yang memadai. 

“Awalnya melihat cukup senang karena bangunan puskesmas yang tergolon mewah dan luas bangunan yang sangat luas, namun peralatan atau pendukung peralatan medis puskesmas tersebut belum memadai,”keluhnya.

Dijelaskan hal ini semestinya segera diperhatikan dan disikapi secara cepat oleh instansi teknis , sebab percuma bangunan nya bagus sementara yang utama peralatan pendukung medis lainnya tida tersedia.

"Bangunan Puskesmas yang telah dibangun dengan cukup mahal namun tidak dimanfaatkan secara maksimal, karena peralatan pendukung lainnya belum ada," ungkapnya.

Oleh sebab itu pihaknya meminta agar Dinas terkait untuk segera merealisasikan atau menjawab apa yang menjadi kekurangan dan sarana pendukung lainny di Puskesmas Kokonao, sebab kata dia sangat mubasir bila bangunan semahal dan semegah Puskesmas Kokonao tidak diamfaatkan secara baik. 

“ Kalau perabotan dan peralatan pendukung untuk Puskesmas tersebut sudah di akomodir di dalam APBD yang sekarang utuk segera di cairkan atau direalisasikan secepatnya,” pinta Jhon.(tim)

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE (baju biru) bersama Sekretaris DPC Amandus Narwadan,S.Sos (paling ujung kanan) sedang berjalan di tengah Kampung Kokonao menuju Puskesmas Kokonao. (husyen)

Yohanis Felix Helyanan,SE (Paling Kanan) foto bersama dengan Alvian salah satu etugas Medis dan Alex Dumatubun salah seorang tokoh masyarakat Kokonao berfoto bersama di Depan Puskesmas Kokonao. (husyen)

Yohanis Felix Helyanan,SE saat memasuki Puskesmas Kokonao dalam rangka kunjungangan kerja ke Distrik Mimika Barat. (husyen)

Sekretaris DPC PDIP Mimika Amandus Narwadan,S.Sos menyempatkan diri berfoto di papan nama Puskesmas Kokonao saat mendampingi Ketua DPC Yohanis Felix Helyanan,SE. (husyen)

Yohanis Felix Helyanan,SE (tengah) di dampingi Alvian petugas medis (Paling kanan) dan salah satu Tokoh Masyarakat yang juga merupakan Kader PDIP Alex Dumatubun saat meninjau Puksesmas Kokonao. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika saat meninjau Puskesmas Kokonao. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE tampak medpata penjelasan dari salah satu tokoh masyarakat Kokonao Alex Dumatubun saat meninjau Puskesmas Kokonao. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE (tengah) di dampingi Sekretaris DPC Amandus Narwadan,S.Sos saat menemui sejumlah ibu-ibu pedagang lokal di salah satu pasar rakyat di kampung Kokonao. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE (tengah) di dampingi Sekretaris DPC Amandus Narwadan,S.Sos saat menemui sejumlah ibu-ibu pedagang lokal di salah satu pasar rakyat di kampung Kokonao. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE tampak santai di Speedboat dalam perjalanan menuju Kokonao. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE (kiri) dan Sekretaris DPC PDIP Mimika Amandus Narwadan,S.Sos saat perjalanan dengan Speed Boat menuju Kokonao. (husyen)

Sekretaris DPC PDIP Mimika Amandus Narwadan,S.Sos

9/11 - Fraksi Demokrasi Keadilan Tolak 3 Raperda Non APBD Mimika

Juru Bicara Fraksi Demokrasi Keadilan , Muslihuddin,S.PDi  (opa)

 

 

 

Fraksi Demokrasi Keadilan DPRD Kabupaten Mimika yang beranggotakan Yohanis Felix Helyanan,SE (PDIP) sebagai Ketua Fraksi, Fandanita Silimang,SH (Partai Republikan), Muslihuddin,S.PDi, Wilhelmus Pigai,SH (Partai Penegak Demokrasi Indonesia)  dan Athanasius Allo Rafra,SH menolak tiga Raperda dari 12 Raperda Non APBD yang diajukan Pemerintah kabupaten Mimika pada siding penutupan paripurna IV masa Sidang I DPRD Mimika yang berlangsung Rabu 9/11, di ruang siding kantor DPRD Mimika.Papua.

Empat fraksi masing-masing Fraksi Golongan Karya, Fraksi Demokrat, Fraksi Buruh, Fraksi Pembaharuan menyatakan menyetujui 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD yang diajukan pemerintah daerah. Sementara Fraksi Demokrasi Keadilan , karena hanya menyetujui Sembilan dan menolak tiga raperda Non APBD.

Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi, empat fraksi menyatakan telah menerma 12 raperda Non APBD tersebut untuk ditetapkan sebagai Perda dengan masing-masing syarat dan catatan. Ke- 12 Perda yang disetujui antara lain,

1.Perda tentang Rencana Tata Ruang kabupaten Mimika tahun 2011 sampai tahun 2031.

2.Perda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

3.Perda tentang pendirian perusahaan perseroan Induk milik Daerah yaitu PT Mimika Investama    (Holding Company).

4.Perda tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten Mimika kepada Perusahaan Iduk Milik Daerah PT Mimika Investama .

5.Perda tentang penyelenggaraan  izin gangguan.

6.Perda tentang perubahan perubahan status kampung Inauga Kampung Kamoro jaya, Kampung Timika jaya, Kampung Wonosari Jaya, di Distrik Mimika Baru, dan kampung karang Senang menjadi Kelurahan dan Karang Senang menjadi Kelurahan karang Senang di distrik Kuala Kencana.

7.Perda Tentang Pembentukkan Kelurahan Sempan, Kelurahan pasar Sentral, Kelurahan Wanagon, Kelurahan Kebun Sirih, Kelurahan Otomona,, Kelurahan Eme Neme Yauware, Kelurahan Sektoral dan Kelurahan Timika Indah distrik Mimika Baru.

8.Perda tentang pembentukkan kampung pada distrik Kabupaten Mimika.

9.Perda tentang Distrik Hoeya, Distrik Iwaka, Distrik Wania, Distrik Amar dan distrik Alama.

10.Perda tentang pemindahan Ibukota Distrik Mimika Timur Jauh dari Kampung Ayuka ke kampung Fanamo dan ibukota Distrik Mimika Barat Tengah dari kampung Wakia ke kampung Kapiraya.

11.Perda tentang pembentukkan organisasi dan tata kerja Kelurahan di kabupaten Mimika.

12.Perda tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesanaa dan perkotaan.

Sementara tiga Perda masing-masing perda tentang pendirian perusahaan perseroan Induk milik Daerah yaitu PT Mimika Investama    (Holding Company),  perda tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten Mimika kepada Perusahaan Iduk Milik Daerah PT Mimika Investama dan Perda tentang penyelenggaraan  izin gangguan, Fraksi Demokrasi Keadilan melalui Juru Bicaranya Muslihudin,S.PDi dengan tegas dalam pendapat akhir fraksinya menolaknya secara mentah-mentah. Menurut Fraksi Demokrasi Keadilan bahwa ketiga perda tersebut dengan dasar pertimbangan adalah muatannya harus mengutamakan muatan local.Tidak berisi tentang yang lainnya, sehingga dapat terlihat kesungguhan dari pemerintah daerah untuk bisa memajukan dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakt di kabupaten Mimika.

Selain itu Fraksi Demokrasi Keadilan juga menilai bahwa ketiga Perda tersebut, terdapat pasal-pasal yang kabur , sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dikemudian hari. Dan khusus untuk Perda gangguan menurut fraksi Demokrasi keadilan masih perlu pengkajian  dan diteliti ulangkarena dianggap belum mengakomodir seluruh yang dibutuhkan oleh seluruh komponen masyarakat. Sedangkan 4 raperda Fraksi demokrasi keadilan menerima seutuhnya, dan 5 raperda lainnya diterima namun dengan berbagai syarat dan catatan.

Dengan Demikian karena empat fraksi yang menerima semua Raperda, namun ada juga sejumlah Raperda menurut beberapa fraksi yang menyetujui namun memberikan catatan sementara hanya satu yang ada menolak tiga Raperda, maka diputuskan dalam siding paripurna dan menetapkan raperda tersebut untuk ditetapkan duabelas raperda tersebut diterima dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika yang ditandai dengan pengetukan palu oleh Ketua DPRD Mimika Trifena M Tinal,Bsc.

Setelah 12 Raperda ditanda tangani Ketua DPRD Mimika dan Wakil Ketua II, Karel Gwijangge, selanjutnya diserahkan kepada Bupati Mimika, Klemen Tinal,SE,MM oleh Ketua DPRD.

Ketua DPRD Mimika Trifena M Tinal,B.Sc saat menyerahkan 12 Perda yang ditetapkan kepada Bupati Mimika Klemen Tinal,SE,MM   (opa)

 

 

 

 

 

 

                                                                         Ketua DPRD Mimika Trifena M Tinal dalam sambutannya pada Sidang Parip[urna IV Masa Sidang I , menegaskan agar Perda yang sudah disahkan agar Pemerintah dapat dapat melaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat  kabupaten Mimika.

“ Berharap 12 Perda yang dihasilkan dapa disosialisasikan kepada masyarakat termasuk Perda-Perda yang telah ditetapkan sebelumnnya. Sebab perda yang merupakan dokumen public bila tidak disosialisasikan secara baik dan secara kontinyu justru akan menimbulkan polemik di tengah  masyarakat,” tegasnya.

Trifena  mengatakan Perda ini perlu diketahui secara luas sehingga dapat menggugah masyarakat dan tercipta budaya yang sadar hukum. Dijelaskan pula , bahwa peraturan daerah sebagai dasar utama dan paying hukum untuk melakukan kegiatan pengawasan public daerah dengan memberikan batasan-batasan umum tentang apa yang harus diawasi sehingga pengawasan yang dilakukan dapat sesuai dengan norma.

“Fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan secara formal maupun informal melalui mekanisme dan jalur resmi yang disediakan oleh faktural penanggulangan yang berlaku, seperti pada pasal 304 UU nomor 7 tahun 2009 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah”, jelasnya.

Lebih lanjut, Kata Trifena, 12 Perda tersebut telah mempunyai posisi yang sangat strategis dalam rangka membangun dan mengembangkan daerah Mimika kedepan. Pemekaran kampung dan distrik memiliki tujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menuju masa depan yang lebih baik dan memenuhi tuntutan masyarakat.

Sementara Bupati Mimika Klemen Tinal,SE,MM dalam pidato pengantar penutupan paripurna mengatakan, bahwa terhadap Perda Pendirian PT Mimika Investama serta penyertaan modal yang menajdi sorotan di kalangan fraksi  selama pembahasan berjalan, mengatakan bahw a pendirian perusahaan tersebut tidaklah untuk bersaing dengan pengusaha local, melainkan penyemangatan bagi masyarakat mengingat manfaatnya yakni meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Bupati, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Mimika sebagai pusat jasa dan industry sudah selayaknya pemda Mimika memiliki perusahaan sebab selama ini ekonomi di Mimika dikuasai oleh seelintir orang, akhirnya kapasitas masyaraka terbatas. Sehingga perlu ada upaya untuk menetralisir harga melalui perusahaan daerah yang kita miliki nanti. Ditambahkan , perusahaan ini tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ,melainkan justru memberikan income (pendapatan) bagi masyarakat.(husyena)

Ketua Fraksi Demokrasi Keadilan Yohanis Felix Helyanan,SE