Pengangkatan Tenaga Honorer Mimika Siluman

Keaslian Data Honorer Akan Ditelursuri

Data Palsu Terancam Batal Diangkat

”Kepala SKPD Kerja Jujur, Jangan Memalukan”

TIMIKA – Dinilai banyak honorer palsu, dewan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan melakukan penelusuran ulang mengenai keaslian data para honorer kategori I, yang akan segera diangkat dalam tahun ini, apabila honorer tidak mampu menunjukkan keaslian data honorernya maka honorer yang sudah terdaftar akan diangkat, terancam dibatalkan.

Hal itu terungkap melalui rapat anggota DPRD Mimika bersama Badan Kepegawaian Daerah, Bagian keuangan Setda Mimika, yang juga dihadiri langsung oleh Sekda Kabupaten Mimika, Marthin Giyai serta Asissten III Setda Mimika, Evert Safut, hadir Kabag Keuangan Yohanis Bassang, SE MSi, serta sejumlah Kabis BKD, yang berlangsung di ruang Sidang DPRD Kabupaten Mimika,Kamis (19/4) kemarin.

Rapat dipimpin Oleh ketua Komisi A DPRD Mimika, yang membidangi Pemerintahan, Elmis Mom, yang diikuti sejumlah anggota Dewan, diantaranya Jimmy S Erelak,AL Sip, Pelas Gwijangge, Fandanita Silimang,SH MH, Johan Ade Matulessy, Wlhelmus Pigai, SH, Allo Rafra, SH, MSi, Karel Imingkawak, Goesfriyanto Sutomo, dan Muslihuddin.

Berdasarkan data yang telah diumumkan oleh BKD Mimika, sebanyak 469 honorer kategori I tahun ini akan segera diangkat, namun berdasarkan data tersebut ada beberapa temuan yang didapati oleh anggota dewan dan juga telah menjadi sorotan masyarakat adanya indikasi ketidak benaran dalam data tersebut alias “data palsu”.

Beberap contoh diantaranya andalah mantan calon legislatif dan seorang anggota Majelis Rakyat Papau yang sampai saat ini masih aktif. Oleh karena itu, dewan meminta kepada BKD untuk memebrian data yang lengkap kepada dewan tentang semua honorer ini, mulai dari mereka ditempatkan di mana serta mengabdi sejak kapan, honornya dibayarkan dari mana serta kepastian absensinya.

Dewan juga menyalahkan jika, pengangkatan honorer ini dilakukan  oleh Kepala SKPD, karena berdasarakan peraturan yang berlaku, honorer hanya bisa diangkata oleh Kepala daerah dalam hal ini Bupati, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Akan tetapi yang terjadi di Timika, adalah kepal SKPD terus mengangkat honorer secara sepihak, di sampung itu sejak tahun 2005 hingga saat ini Bupati Kabupaten Mimika, telah dua kali menerbitkan SK untuk pelarangan perekrutan honorer oleh kepala SKPD, tetapi kemudian muncul ribuan honorer. Ini mengundang Tanya yang sangat besar dari dewan bahwa kepal SKPD tidak mengikuti dan tidak taat terhadap aturan yang telah dibuat oleh kepala daerah.

Bukan hanya soal munculnya sejumlah honorer palsu yang disoroti dewan. Dewan juga mempertanyakan soal putra daerah yang tidak diakomodir sama sekali dalam rencana pengangkatan honorer ini, sebab dari 469 honorer yang terdata jumlah putra daerah hanya khususnya Amungme dan Kamoro hanya satu orang.

 Di sisi lain data lapangan menyebutkan bahwa honorer yang berasal dari Putra papua khususnya Amungme dan kamoro cukup banyak. Salah satu contoh adalah  Agustinus Anggaibak, yang sudah mengabdi sejak Tahun 2001 di Sekretariat Dewan, dan sampai saat ini belum diangkat. 

Dari sisi Undang-Undang, di Papua ini sudah terikat dengan UU Otsus, di mana Putra daerah Papua, menjadi prioritas dalam segala bidang, termasuk dalam hak sebagai pegawai negeri di daerah sendiri.

Karena itu, jumlah honorer yang akan diangkat sebanyak 469 orang ini, menurut dewan sangat rancu dan tidak boleh dilakukan dalam waktu dekat, sebelum dilakukan ferifikasi ulang data keabsahan para honorer ini. Sangat ironis, sebab berdasarkan data terakhir pada Tahun 2007, kala itu Simon Nirigi masih menjabat sebagai kepala BKD kabupaten Mimika, honorer yang terdaftar hanya sekitar 78 orang. Namun dalam jangka waktu 2008-2012 jumlah honorer membengkak mencapai 2 ribu lebih. 

Kewajiban bagi kita semua kewajiban bagi para pejabat di daerah ini untuk membangun daerah ini, dengan manata pemerintahan dengan baik, mulai dari administrasi hingga pembangunan tetapi ketika kitamulai dengan cara-cara seperti ini  maka bagaimana hala-hal lain bisa beres.

“Saya tidak yakin oaring-orang yang masuk dalam dat ini adalah murni, dan saya yakin ada sesuatu di balik itu. Dan saya ingatkan bahwa siapaun yang masuk sebagai PNS semuanya sudah diambil sumpah jadi harus hormati sumpah. Jumlah honorer membengkak ini saya idak tahu apakah jamannya saudara Taslim atau zamannya Kehek tetapi ini saya lihat tidak benar,” tegas Allo Rafra.

Sementara itu Johan Ade Matulessy, juga menegaskan bahwa terjadi spekulasi dalam pendataan honorer ini, karena banyak nama-nama yang tidak pernah honor tetapi kemudian muncul. “Saya minta ke BKD dan Sekda untuk melihat ini kalau bisa tunda dulu ini. Karena kalau dilanjutkan akan menyulitkan di daerah ini,” katanya.

Pelas Gwijangge, dalam kesempatan tersebut juga mencari data honorer distrik yang hampir tidak terakomosir dalam daa tersebut, khsusunya distrik yang berada jauh dari Kota Timika.

Sementara itu Karel Imingkawak, juga menegaskan soal minimnya Putra Daerah yang diakomodir dalam dat tersebut. Padahal jika putra papua melamar di tempat lain, maka sangat tidak mungkin jika mereka akan diterima, oleh karena itu pihaknya sangat menyayangkan minimnya putra daerah dalam data base tersebut.

//Taslim :Data Honorer ini Masih Bisa Dibatalkan

Sementara itu, Taslim Tuhuteru dalam kesempatan tersebut, menyampaiakn, data yang masuk dalam kategori I ini, menurutnya adalah para honorer yang mengabdi sejak tahun 2003-2005, di atas tahun 2005 tersebut, tidak termasuk dalam data tersebut. Menanggapi soal minimnya putra daerah yang terakomosir, kata Taslim, diperkirakan karena pada tahun tersebut belum banyak honor.

Lanjut dia, untuk diketahui, bahwa salah satu syarata bagi honorer ini adalah dibayar melalui anggaran daerah maupun pusat. Dan pembayaran honor melalui dinas juga sudah termasuk sehingga, terkait dengan guru honor tersebut, menurutnya itu memang sudah harus masuk karea mereka dibayar dari SKPD. “Persoalannya adalah ada larangan untuk merekrut honorer tetapi masih terus muncul maka ini harus ada sanksi kepada yang merekrut, karena aturan sudah jelas bahwa ada larangan, tetapi masih saja muncul,” katanya.

Lanjuta dia , indikasi bahwa ada manipulasi data, ia menjelaskan bahwa dalam proses penetapan tenaga honorer ini, BKD telah melalui proses, di mana, data yang telah masuk disampaikan ke BKN, kemudian dari BKN Pusat, BKD Mimika selanjutnya menyerahkan data tersebut kepada kepala SKPD untuk diferifikasi keabsahannya. “Dalam proses ini BKD memberikan kembali data tersebut kepada SKPD dan SKPD akan menguji kembali kebenaran apakah SK itu asli atau tidak, apakah gaji mereka dibayar melalui Bdan keuangan atau tidak. Dan jika itu tidak dipenuhi maka itu akan dibatalakan,” jelasnya.

 “Kami sudah mewanti-wanti kepada kepala Dinasdan kami mengharapkan kepada Kepala SKPD untuk jujur dengan data itu , siapa yang tidak cukup bukti-bukti maka tidak akan diproses,” tuturnya lagi.

Akan tetapi lanjut dia, proses ini masih bisa dibatalkan jika saat ini, masyarakat memasukkan aspirasi bahwa data tersebut tidak benar, termasuk  Kepala SKPD bahwa secara defakto honorere ini bekerja atau tidak, masyarakat juga punya hak untuk mengoreksi hal ini.

Melanjutkan penjelasan dari Kepala BKD, salah seorang staf dari BKD  di hadapan sidang yang hadir juga membenarkan bahwa sebenarnya yang masuk dalam kategori I adalah per tanggal 31 Desember 2005 hanya sebanyak 196 orang yaitu yang gajinya masih dibayarkan dari Bagian keuangan.  “Dan kalau di luar dari itu maka itu adalah manipulasi data,” tegasnya. 

Munculnya Surat Edaran dari Menpan untuk melakukan pendataan ulang data Honorer, kala itu BKD kemudian memebntuk tim. “Saya waktu itu sudah berpesan ke PPTK nya kami minta untuk mengambil data itu secara diam-dian tetapi kemduian bocor, sehingga inilah yang memicu muncunya banyak data palsu ,” Katanya.

Sekda : Kepala SKPD harus Kerja Jujur, Jangan Memalukan

Sementara itu, Sekda Kabupaten Mimika, Marthn Giyai dalam kesempatan tersebut mengaku merasa sesal atas maslaah ini. Oleh karena itu, menegaskan bahwa mulai saat ini sampai ke depannya, dirinya menentukan bahwa yang akan menjadi prioritas adalah Amungme dan kamoro selanjutnya Papua lainnya, menysul dari daerah lain. “Harus orang sini yang jadi prioritas,” paparnya.

Terkait dengan sorotan atas data-data tersebut, Sekda menegaskan agar para SKPD dan kepala BKD bekerja keras untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data-data yang ada guna mencari kebenarannya. 

Belum lama ini ia juga mengaku bahwa didatangai beberapa orang yang mengaku namanya telah masuk dalam database, tetapi tidak terdaftar dalam pengangkatan tahun ini, dan sebaliknya beberapa orang yang tidak pernah mengabdi sama sekali tetapi kemudian namanya dimunculkan.

“Karena itu perlu lakukan ferivikasi ulang, cek absen, cek slip gaji dan lain-lain, yang membuktikan yang bersangkutan benar honor atau tidak,” katanya.

Ia juga berpesan, bahwa dalam perekruta pegawai, perlu memperhatikan beberapa syarat, misalnya saja meskipun masuk di dalm data base, tetapi tidak aktif, maka itu tidak boleh dihitung, kemudian mengenai factor usia, yang masuk dalam data base adalah pendidikan SMA/SMK maksimal berumur 25 tahun dan sarjan maksimal 36 tahun, lebih dari itu maka tidak boleh masuk di dalam data base.

“Saya tidak mau tahu ini harus kita ldiakukan ferifikas kembali, dan harus benar-benar memenuhi syarat, termasuk usia,” Tegas Sekda. 

Ia juga berpesan agar jangan sampai seperti kejadian pada Maret tahun lalu, bahwa seorang ibu rumah tangga kemduian tiba-tiba diangkat menjadi PNS. “Ini dari mana? Kebijakan dari mana? Ini menurut saya sangta keterlaluan. Dan sekali lagi saya berpesan kepada kepala SKPD untuk benar0benar bekerja dengan jujur, jangan memalukan seperti ini,” tandasnya.

Karena itu ia menegaskan lagi agar honorer yang tidak memenuhi syarat jangan diangkat apalgi jika tidak pernah bekerja secara akftif. Nama di data base ada tetapi tidak pernah kerja. “Dan saya temukan satu fakta atau bukti di Bappeda, tidak pernah masuk kantor tetapi tiba-tiba diangkat. Yang seperti ini tolong jangan dilakukan lagi,” pesannya.

“Saat ini kesempatan bagi saya untuk koreksi SKPD agar bekerja dengan jujur, jangan sampai melamalukan, dan saya mau kikis habis semua kelemahan-kelemahan ini. Dan tolong lalai jalur-jalur penerimaan yang ada. Saya ingatkan bahwa ini tidak akan memebrikan sesuatu, maka taatlah kepada aturan, agar janga memebebani APBD. Jangan rekrut honor lalau masuk ke bagian keuangan untuk meminta gaji. Duit dari mana,” katanya.

Anggota DPRD Komisi A yang membidangi pemerintahan menolak dengan tegas pengangkatan tenaga Honorer di lingkup Pemda Mimika yang di duga banyak berbauh siluman.

Sejumlah kepala Bagian dan Dinas yang terkait dengan proses pengangkatan tenaga honorer yang penuh dengan rekayasa saat melakukan pertemuan di ruang sidang kantor DPRD Mimika dengan Komisi A yang membidangi Pmerintaha.DPRD meminta agar pemda menunda proses pengangkatan PNS karena cacat hukum yang penuh dengan rekayasa

Ketua Komisi A Elminus Mom,SE (tengah) dan di dampingi anggota DPRD Pelas Gwijangge (paling kiri) dan Sekda Mimika Drs Marthinus Giay saat rapat tentang proses pengangkatan tenaga Honorer sebagai PNS yang penuh dengan rekayasa

Sekda mimika Drs Marthinus Giay (Baju biru) tampak memberikan penjeasan kepada Komisi B DPRD Mimika tentang proses pengangkatan tenaga honorer di lingkup pemda Mimika yang dinilai cacat hukum

DPRD Dari Komisi A dan Perwakilan Pemerintah kabupaten Mimika saat rapat pembahasan proses pengangkatan Pegawai Honorer menjadi PNS tetap.

Mimika Krisis Bensin Dua Bulan

Kelangkaan BBM

Antrean di 3 SPBU masih membludak

Sudah hamper selama dua pekan bahkan memasuki bulan April ,antrean kendaraan di tiga SPBU yang ada di Timika masih terus membludak dengan dipenuhi antrean kendaraan yang cukup panjang khusus untuk mendapatkan premium.

Dari pantauan di tiga SPBU premium belum bisa dibeli dengan leluasa, harus antri berjam-jam bahkan ada kendaraan yang memang sengaja diparkir di SPBU sejak malam untuk menunggu antrean kesekokan harinya. Selain itu tidak sedikit warga yang sedang menunggu giliran ternyata stok bensin dinyatakan sudah habis oleh petugas SPBU.. Dan kondisi ini DPRD Mimika melalui Komisi B terus melakukan pemantauan dan melakukan koordinasi dengan instansi untuk mengambil langkah-langkah guna mengatur dan menertibkan antrean kendaran yang terjadi di tiga SPBU.

Fakta dilapangan yang terjadi bahwa kesadaran masyarakat juga kurang, ini terbukti banyak kendaraan roda empat yang melakukan antrean secara berulang kali tanpa bisa dikontrol oleh petugas SPBU. Sejumlah sopir yang kebanyakan taxi angkutan kota berwarna kuning memilih antrean di SPBU lalu menyedot bensin lalu menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Sejumlah sopir yang ditemui mengaku kalau menjual bensin eceran dari hasil antrean banyak mendapatkan keuntungan disbanding harus narik atau mencari penumpang.

Ridwan salah satu sopir  mengaku kalau seharian dengan menjual bensin eceran di pinggir jalan bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp 50.000 /perhari atau bahkan mnecapai Rp 100 .000. ia menjual bensin dengan botol aqua yang isinya 1,5 liter  dengan harga sekitar 20 ribu hingga 25 ribu perbotol, sehingga keuntungan yang diraih bila bisa mencapai 300 persen bahkan bisa sampai 400 persen. Karena dengan 1,5 liter kalau dbeli dari SPBu hanya dengan harga sekitar Rp 7.000 sementara menjualnya dengan harga 25 ribu bahkan bisa sampai 30 ribu perbotol.

Disatu sisi hampir disemua SPBU yang ada, walaupun antrean kendaraan setiap hari terus membludak, tapi masih tampak juga banyak warga yang dilayani dengan menggunakan jerigen. Seperti yang terlihat di SPBu di Nawaripi , jerigen juga antrea mengelilingi SPBu tersebut, hal ini membuat sejumlah warga memprotes kebijakan SPBU. Namun alasan pihak SPBu bahw amereka mempunyai atau telah mengantongi jin atau mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan.

Informasi yang diperoleh dari pihak Jobber Pertamina Abdul Gassing mengatakan pihaknya terpaksa melakukan pengendalian atau pembatasan jatah suplay ke SPBU karena untuk menjaga ketersediaan stok di Jobber sambil menunggu pasokan berikutnya dari Tual dan Ambon.

Akibat pembatasan pemasokan BBM jenis bensin ke SPBU berdampak pada antrean kendaraan bermotor dan roda empat untuk menunggu giliran mendapatkan bensin. Menurut sejumlah warga bahwa bahwa buruknya kinerja Jobber Pertamina Timika dalam mengantisipasi permintaan BBM menjelang kenaikan harga per 1 April 2012, sehingga tiga SPBu yang ada harus tutup lebih awal ,karena stok BBMsudah habis sejak siang hari. Karena ada warga yang pulang dengan kecewa karena sudah antre cukup lama namun tidak kebagian bensin.

DPRD Mimika melalui Komisi B telah melakukan Isnpeksi mendadak (Sidak) di sejumlah SPBU dan menemui penjual eceran di beberapa lokasi di kota Timika, namun sampai minggu kedua April sepertinya tampak tidak ada perubahan, dimana antrea masih saja tersu terjadi.

Terkait masih terjadinya antrean di SPBU yang telah meresahkan hamper semua warga Timika, Pemerintah daerah melalui Instansi teknis dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika  ada Selasa 10/4 mengundang berbagai pihak terkait untuk menggelar pertemuan, yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Diskoperindag di jalan SP 5 .

Pertemuan tersebut diadiri Kepala bagian Operasi Polres Mimika Kompol Syamsu Ridwan, SIK, Kepala satuan Polisi pamong Praja Matias matulessy, Perwakilan dari dinas Perhubungan , serta perwakilan dari masing-masing SPBU.

Markus Parera yang memimpin pertemuan mengatakan bahwa pertemuan ini dilakukan sesuai hasil pertemuan di Polres Mimika beberapa waktu lalu, dimana pihaknya sudah menindak lanjuti dengan mengeluarkan surat edaran yang di tanda tangani Sekda Mimika Drs Marthinus Giay. Namun realitasnya masih terjadi antrean panjang setiap hari di semua SPBU dan merajalelanya penjual eceran dengan harga tinggi. 

Menurutnya dengan kondisi ini tentunya sangat meresahkan masyarakat,karena itu perlu adanya koordinasi untuk menindak lanjuti permasalahan yang saat ini tengah terjadi. Ditegaskan oleh Parera bahwa hasil dari pertemuan tersebut akan dilakukan pertemuan lanjutan lagi. Dalam peretmuan nanti akan dibentuk tim pengawas BBM terpadu, yang beranggotakan Pemda Mimika, DPRd Mimika, Kepolisian, TNI, Satpol PP dan lainnya.

Sementara itu Kepala satuan Polisi Pamong Praja Matias Matulessy dalam kesempatan tersebut menegaskan terjadinya antrean panjang di tiga SPBu yang sata ini terjadi diduga karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penimbunan bahan bakar minyak jenis premium. Menurutnya penertiban terhadap penjual eceran seperti yang dilakukan personilnya baru-baru ini sesungguhnya tidak menjawab persoalan, dia juga telah mengantongi sejumlah lokasi yang diduga sebagai tempat penimbunan BBM. 

Secara terpisah Sekda Mimika Drs Marthinus Giay  meminta kepada pihak jobber pertamina untuk tetap bekerja semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat . Giay menduga, langkahnya BBM khusus premium di mimika karena ada yang mencoba melakukan penimbunan,mereka menunggu harga BBM naik baru mereka menjualnya agar memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Selain itu pihaknya juga menghimbau kepada SPBU_SPBu yang ada agar setiap BBM yang di suplay dari Jobber Pertamina di Pomako agar dijual habis kepada masyarakat.

Antrean kendaraan di salah satu SPBu di Timika

Ratusan kendaraan roda empat masih terus antre yang ada di kota Timika

Antrean kendaraan sepanjang hari terus terjadi di sejumlah SPBU di Kota Timika

Warga dengan cara menyedot dari tanky kendaraan roda dua lalu menjualnya dengan harga tinggi seperti inilah salah satu penyebab kelangkaan Bensin di kota Timika.

Warga berjubel dan saling berebutan untuk membeli bensin di salah satu SPBU di kota Timika

Kendaraan roda empat hampir setiap hari atrea di sejumlah SPBU karena terjadi kelangkaan BBM

Dengan berbagai cara warga mencari kesempatan dalam kondisi krisi bensin, dengan cara menguras bensin dari tenky motor lalu menjua dengan harga tinggi.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua tatap muka dengan DPC Mimika

 

Tatap Muka Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Edoardus Kaize

Dengan DPC PDIP Mimika Sebagai Upaya Konsolidasi Partai

Tatap muka Sekretaris DPD Propinsi Papua Edoardus Kaize ,dengan pengurus DPC PDIP Kabupaten Mimika berlangsung di Aula Pertemuan Grand Tembaga Hotel , Minggu 6/5. Tatap muka yang secara mendadak tersebut dihadiri Pengurus DPC PDIP Mimika tampak hadir Yohanis Felix Helyanan,SE di damping Sekretaris Amandus Narwadan,S.Sos, Bendahara Lusy B Lokollo, Wakil Ketua Bidang politik Franky Nyong Lokollo, Wakil Ketua Bidang Organisasi Hendro Nuryanto dan Wakil Ketua Bidang Humas Husyen Abdillah.

Dipandu oleh Sekretaris DPC PDIP Mimika Amandus Narwadan,S.Sos tatap muka berlangsung penuh keakraban dan santai, walaupun sejumlah masukan dan saran dari Sekretaris DPD PDIP Papua tentang peta kekuatan politik dan kegiatan konsolidasi PDI Perjuangan propinsi Papua sudah berjalan secara perlahan-lahan di semua DPC-DPC.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Propinsi Papua Edoardus Kaize dalam pengantarnya , mengaku bangga dan sangat senang bisa bertemu dengan pengurus DPC PDI perjuangan kabupaten Mimika walaupun pertemuan ini hanya bersifat tatap muka saja. Menurutnya dengan pertemuan seperti ini tentu mempunyai makna dan arti yang cukup bagus, walaupun pertemuan ini tidak bersifat normal namun menjadi ajang konsolidasi internal partai PDI Perjuangan khususnya di propinsi Papua.

Dikatakan Kaize, menyangkut konsolidasi tersebut sangat penting, diantaranya  adalah tentang rencana pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab), adanya pengusulan pergantian sejumlah penguru DPC yang selama ini dinilai tidak aktif, perubahan struktur serta soal proses seleksi Calon Anggota legislative (Caleg). Ia mengharapkan agar seluruhpengurus DPC dan kader-kader PDI Perjuangan di Mimika untuk sudah terus melakukan konsolidasi sampai ketingkat paling rendh, hal ini penting agar masa waktu yang tersisa dapat kita capai dengan hasil yang maksimal.

Menyangkut rencana perampingan Pengurus DPC-DPC yang ada, ia sangat mendukung dan bahkan mendorong agar kader-kader yang bagus dan sudah teruji selama ini di dalam partai ebih di optimalkan, sebab lebih baik kecil jumlah pengurus tapi bisa bekerja secara maksimal, daripada besar pengurus tapi tidak maksimal.

“Lebih baik kecil pengurus hasil yang maksimal, daripada besar pengurus tapi tidak maksimal,” ungkapnya.

Selain itu Kaize berharap agar komposisi kepengurusan di tingkat DPC kalau memang ada mau perubahan secepatnya di usulkan termasuk struktur anak ranting dengan semua SK nya segera dibuatkan sehingga dapat di terbitkan SK nya dari DPD Propinsi. Untuk masalah pencalonan agar semua kader dapat menerima dan tidak saling rebut untuk memperebutkan jatah kursi, harus punya komitmen dan kebersamaan , sehingga kita bisa meloloskan kader ita sebagai anggota Legislatif.

Bendahara Lusy Blandina Lokollo juga menyampaikan saran dan meminta  pertimbangan dari  Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua tentang hasil pleno atau yang disampaikan oleh Ketua Umum yang menekankan agar keterwakilan perempuan di parlemen nanti lebih banyak. Lusy meminta agar adanya penegasan secara tertulis atau lisan menyangkut kuota perempuan terhadap jatah PDI Perjuangan dari unsure perempuan di parlemen dapat tercapai yaitu 30 persen.

Sementara Wakil ketua Bid Organisasi Hendro Nuryanto mengaku sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Mimika dalam hal ini Bapak Yohanis Felix helyanan,SE yang selalu memberikan perhatian dan sumbangsihnya buat partai ini yang sangat uar biasa. Menurutnya semua kebutuhan partai dapat secara baik di jalankan oleh ketua DPC PDI Perjuangan Mimika.

Sementara itu Ketua DPC PDI Perjuangan Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua , Edoardus Kaize yang mau datang dan hadir serta memberikan penerahan , sehingga kita semua kader-kader yang ada di Mimika dapat memiliki wawasan dan menambah pengetahuan soal kemajuan dan sepak terjang partai.

Menurutnya Felix Helyanan yang akrab di sapa Jhon Thie ini, bahwa kedepan kami akan mencoba kembali merangkul kader-kader partai yang lama untuk bisa kembali bergabung dengan kami, dan kita tak bisa pungkiri bahwa rekan-rekan kader yang lama tentunya  masih mempunyai simpatisan-simpatisan yang cukup banya. Oleh sebab itu saya rasa kalau itu niat dari mereka untuk membesarkan partai ini, maka itu perlu kita memberikan tempat dan menjadi bagian dari kami semua.

“Kader-kader yang lama kita akan akomodir mereka, sebab mereka pasti masih mempunyai  massa pendukung yang perlu kita perhitungkan,” ungkapnya. (humas)

 

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Edoardus Kaize (baju kemeja merah) saat bertatap muka dengan Pengurus DPC PDI Perjuangan Mimika di Grand Tembaga Hotel. (husyena)

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Edoardus Kaize (merah) di dampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE saat memberikan arahan kepada Pengurus DPC PDI Perjuangan Mimika di Grand Tembaga Hotel. (husyen)

Dari kiri : Franky Lokolllo Waket Bid Politik, Amandus narwadan,S.Sos, Hendro Nuryanto Waket Bid Organisasi dan Lusy Blandina Lokollo saat mengikuti tatap muka dengan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua, Edoardus kaize di Grand Tembaga Hotel Timika. (husyena)

Suasana tatap muka Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua , Edoardus Kaize dengan Pengurus DPC PDI Perjuangan Mimika di Grand Tembaga Hotel, Timika (husyena)

Tampak Bendahara DPC PDI Perjuangan Mimika Blandina Lokollo (paling kanan) saat menyampaikan saran dan masukkan kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Edoardus Kaize dalam tatap muka di Grand Tembaga Hotel. (husyen)

Tampak Bendahara DPC PDI Perjuangan Mimika Blandina Lokollo (paling kanan) saat menyampaikan saran dan masukkan kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Edoardus Kaize dalam tatap muka di Grand Tembaga Hotel. (husyen)

Frany Lokollo (paling kiri) dengan Amandus Narwadan Sekretaris DPC PDIP Mimika (tengah) dan hendro Nuryanto tampak serius mengikuti arahan dari Sekretaris DD PDIP Papua, Edoardus Kaize di Hotel Grand Tembaga. (husyen)

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mimika Amandus Narwada,S.Sos bersama Hendro Nuryanto saat mengikuti kegiatan tatap muka dengan Sekretaris DPD PDIP Papua, Edoardus kaize di Grand Tembaga Hotel. (husyen)

Bendahara DPC PDI Perjuangan Mimika , Lusy Blandina Lokollo. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika Kunjungi Puskesmas Kokonao

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE

Bersama Pengurus DPC PDIP 

Kunker ke Puskesmas Kokonao

Prihatin Belum Adanya Perabot  Puskesmas

Ketua Dewan Pimpinan Cabang ( DPC PDIP ) Kabupaten Mimika yang juga Anggota DPRD Mimika dari Komisi C Yohanis Felix Helyanan,SE bersama Sekretaris DPC Amandus Narwadan,S.Sos dan Wakl ketua Bidang Humas dan Pemerintahan Husyen Abdilah, melakukan  kunjungan kerja ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas ) Kokonao Distrik Mimika Barat, Sabtu 5/4. Dalam kunjungannya tersebut poltisi   PDI Perjuangan yang biasa di sapaJhon Thie menyempatkan diri melihat secara dekat seluruh bangunan,ruang- ruangan bahkan ke perumahan tenaga medis dan fasilitas lainnya yang ada di puskesmas tersebut.

Saatmeninjau Puskesmas tersebut di dampingi salah seorang Tenaga Medis Hasan Mochtar dan tokoh masyarakat Alex Dumatubun. Mendapat sejumlah masukan dan aspirasi dai sejumlah tenaga media dan warga terkait bangunan puskesmas yang cukup mewah namun minim fasilitas, diantaranya peralatan kantor,meja kursi , peralatan medis dan sejumlah perlatan medisa yang sudah tidak layak lagi gunakan utk pelayanan medis.

Hasan Mochtar salah satu tenaga medis Puskemsa Kokonao kepada Jhon Thie,meminta agar Dewan dapat mendesak atau mendorong pemerintah daerah agar secepatnya seluruh kebutuhan perlatan Puskesmas untuk diadakan. karena menurut hasan selama ini pelayanan mediis terkendala dengan saana dan perlengkapan perabot belum ada. Dikataknnya bahwa informasi yang diperoleh bahwa anggaran atau perlengkapan perabot puskesmas memang sudah dianggarkan namun katanya,sampai saatini belum ada dan gedunfg puskesmas hanya menafaatkan perlatan kantor dan sarana pendukung lainnya dari puskesmas lama.

Selain itu dijelaskan Hasan mengakui kalau  sejumlah peralatan medis sudah  banyak yang  tak tidak bisa dimanfaatkan  lagi ,karena selain rusak banyak peralatan pendukung medis lainnya juga kondisi peralatantersebut sudah merupakan peralatan lama.

"Minta kalau bisa peralatan dan perlengkapan serta sarana untuk pelayanan medis di puskesmas Kokonao untuk segera di adakan atau dipenuhi, demi maksimalnya pelayanan kesehatan di Kokonao," ungkpanya.

Salah satu tokoh masyarakat Alex  Dumatubun menyayangkan lambannya pemda atau dinasterkait untuk menyikapi kondisi Puskesmas Kokonao yang hingga saat ini seluruh perlatannya belum ada atau belum dilengkapi. Peralatan atau perabot yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut untuk segera terpenuhi, semua ini demi menunjang tugas-tugas dari para dokter dan medis di puskesmas tersebut.

"Kalau bisa seluruh peralatan pendukung puskesmas Kokonao untuk segera dipenuhi  agar para tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan kepada warga dapat dilakukan secara baik," harapnya.

Warga lainnya Thius  Ekaweyau mengatakan, secara umum walaupun peralatan puskesmas yang belum  mendukung dan dengan keterbatasan apa adanya ,seluruh tenaga medis yang ada di Puskesmas Kokonao melaksanakan tugasnya secara baik. hal ini di tunjukkan dengan semangat serta kemauan para medis untuk melayani para pasien yang setiap hari datang berkunjung ke Puskesmas. 

Dikatakan Thius Puskesmas Kokonao selama ini tetap berusahan melayani warga dengan berbagai peralatan medis yang terbatas, dan secara rutin melakukan pengobatan atau melayani masyarakat di beberapa kampung yang ada di disatrik Mimika Barat, karena itu warga masyarakat khususnya warga di Kokonao memberikan apresiasi kepada para tenaga medis yang melaksanakan pelayanan medis secara baik. 

Sementara itu menanggapi aspirasi dan masukan dari tenaga medis dan warga Kokonao serta dari hasil kunjungannya ke Puskesmas Kokonao, Yohanis Felix Helyanan,SE ,  mengatakan apa yang menjadi keluhan serta masukan terkait Puskesmas Kokonao akan menjadi catatan masukan yang sangat penting untuk nanti disampaikan kepada Pimpinan Dewan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi teknis yaitu Dinas Kesehatan. 

Dikatakannya, setelah melihat kondisi bangunan Puskesmas Kokonao secara dekat,mengaku sangat prihatin karena, karena bangunan Puskesmas yang berdiri cukup megah namun tidak di dukung oleh peralabot dan peralatan medis yang memadai. 

“Awalnya melihat cukup senang karena bangunan puskesmas yang tergolon mewah dan luas bangunan yang sangat luas, namun peralatan atau pendukung peralatan medis puskesmas tersebut belum memadai,”keluhnya.

Dijelaskan hal ini semestinya segera diperhatikan dan disikapi secara cepat oleh instansi teknis , sebab percuma bangunan nya bagus sementara yang utama peralatan pendukung medis lainnya tida tersedia.

"Bangunan Puskesmas yang telah dibangun dengan cukup mahal namun tidak dimanfaatkan secara maksimal, karena peralatan pendukung lainnya belum ada," ungkapnya.

Oleh sebab itu pihaknya meminta agar Dinas terkait untuk segera merealisasikan atau menjawab apa yang menjadi kekurangan dan sarana pendukung lainny di Puskesmas Kokonao, sebab kata dia sangat mubasir bila bangunan semahal dan semegah Puskesmas Kokonao tidak diamfaatkan secara baik. 

“ Kalau perabotan dan peralatan pendukung untuk Puskesmas tersebut sudah di akomodir di dalam APBD yang sekarang utuk segera di cairkan atau direalisasikan secepatnya,” pinta Jhon.(tim)

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE (baju biru) bersama Sekretaris DPC Amandus Narwadan,S.Sos (paling ujung kanan) sedang berjalan di tengah Kampung Kokonao menuju Puskesmas Kokonao. (husyen)

Yohanis Felix Helyanan,SE (Paling Kanan) foto bersama dengan Alvian salah satu etugas Medis dan Alex Dumatubun salah seorang tokoh masyarakat Kokonao berfoto bersama di Depan Puskesmas Kokonao. (husyen)

Yohanis Felix Helyanan,SE saat memasuki Puskesmas Kokonao dalam rangka kunjungangan kerja ke Distrik Mimika Barat. (husyen)

Sekretaris DPC PDIP Mimika Amandus Narwadan,S.Sos menyempatkan diri berfoto di papan nama Puskesmas Kokonao saat mendampingi Ketua DPC Yohanis Felix Helyanan,SE. (husyen)

Yohanis Felix Helyanan,SE (tengah) di dampingi Alvian petugas medis (Paling kanan) dan salah satu Tokoh Masyarakat yang juga merupakan Kader PDIP Alex Dumatubun saat meninjau Puksesmas Kokonao. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika saat meninjau Puskesmas Kokonao. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE tampak medpata penjelasan dari salah satu tokoh masyarakat Kokonao Alex Dumatubun saat meninjau Puskesmas Kokonao. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE (tengah) di dampingi Sekretaris DPC Amandus Narwadan,S.Sos saat menemui sejumlah ibu-ibu pedagang lokal di salah satu pasar rakyat di kampung Kokonao. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE (tengah) di dampingi Sekretaris DPC Amandus Narwadan,S.Sos saat menemui sejumlah ibu-ibu pedagang lokal di salah satu pasar rakyat di kampung Kokonao. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE tampak santai di Speedboat dalam perjalanan menuju Kokonao. (husyen)

Ketua DPC PDIP Mimika Yohanis Felix Helyanan,SE (kiri) dan Sekretaris DPC PDIP Mimika Amandus Narwadan,S.Sos saat perjalanan dengan Speed Boat menuju Kokonao. (husyen)

Sekretaris DPC PDIP Mimika Amandus Narwadan,S.Sos